Gubernur Dedi Sebut Penanganan Banjir Wilayah Jabar Fokus Rehabilitasi Sempadan Sungai dan Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebutkan penanganan bencana banjir di wilayahnya akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.

Dedi menilai secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah dengan fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali.

"Tetapi hari ini adalah kita bicaranya sudah pada teknis tidak lagi penanganan tanggap darurat menyiapkan bahan sembako atau kemudian menyiapkan alas tidur, alas selimut tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana," ungkap Dedi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Nantinya, sebut Dedi, Kementerian PU, Pemda Provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota akan bahu-membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai.

Dalam rapat koordinasi penanganan banjir di wilayah Jabar bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti tersebut dibahas pula mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota.

"Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami," ungkap Dedi.

Turur hadir Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.

"Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu di kabinet Merah Putih ini adalah kerangka kerja untuk dua hal stimulusnya yang pertama adalah penanganan banjir tetapi di balik penanganan banjir ada stimulus yang kedua yaitu penanganan ketahanan pangan, karena efek dari sungai ujungnya adalah areal pertanian, efek areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras," tukas Dedi.

Sebelumnya, Dedi meminta kepada para camat dan lurah atau kepala desa se-Jabar, terkait penataan infrastruktur di daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan usai banyaknya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang terjadi di musim hujan ekstrem saat ini.

"Yang pertama kepada para lurah, kades dan camat seluruh Jawa Barat, mulai hari ini mari kita bersama-sama lebih selektif dalam memberikan rekomendasi berbagai izin yang berpotensi menimbulkan problem lingkungan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan alam yang berkelanjutan," kata Dedi melalui akun media sosialnya, Minggu (16/3/2025).

Kedua, para kepala desa, lurah dan camat harus mulai peka melakukan penataan dan berani membongkar bangunan yang menggunakan daerah aliran sungai (DAS) yang sudah jelas menganggu fungsi arus dari sungai itu sendiri.

"Yang ketiga, membersihkan lingkungan, salah satunya pembersihan sungai dari sampah. Kemudian melakukan pengelolaan sampah di setiap RT, RW, desa dan kelurahan agar tidak terjadi pembuangan sampah secara terus menerus ke sungai," sebut Dedi.

Pesan selanjutnya adalah mengelola sungai bersama-sama, terutama sungai-sungai kecil yang tidak dikelola BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), Dinas Sumber Daya Air maupun PJT (Perum Jasa Tirta),  dengan melakukan pengerukan dan pelebaran secara gotong royong.

"Yang berikutnya adalah merekonstruksi ulang jembatan kecil, mengubah bentuknya jadi melengkung tidak datar seperti sekarang agar tidak menghalangi material yang terbawa arus," ungkap Dedi.

Dedi berharap lima langkah tersebut menjadi langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah banjir.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan.

"Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah," ucap Nusron.

Nusron mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan.

Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.

"Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan," ujar Nusron.