Pemerataan Apoteker dan Penyalahgunaan Obat Masih Jadi Tantangan, IAI Ungkap Pentingnya Swamedikasi

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 60 persen apoteker terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di seluruh Indonesia.

“Pola ini juga terlihat di tingkat provinsi, mayoritas apoteker praktik di ibu kota dibandingkan kabupaten atau kota lainnya,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) apt. Noffendri Roestam, S.Si., dalam keterangan pers dikutip Senin (13/1/2025).

Hingga Oktober 2024, Indonesia memiliki 106.000 apoteker, tetapi distribusi yang tidak merata menghambat layanan kesehatan di banyak wilayah.

Setiap tahun, sekitar 12.000 apoteker baru lulus dari 70 perguruan tinggi farmasi di Indonesia. Namun, sambung Noffendri, tanpa insentif pemerintah untuk mendorong mereka mengabdi di daerah terpencil, pemerataan tenaga kesehatan tetap menjadi tantangan.

“Kita berharap apoteker tidak hanya praktik di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah yang membutuhkan,” tambahnya.

Ini menjadi contoh yang menunjukkan bahwa ketimpangan di sektor kesehatan Indonesia masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan ini terlihat dari distribusi tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga penyalahgunaan obat-obatan.

Masalah ini berdampak luas, terutama di daerah terpencil yang minim akses layanan kesehatan.

Di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan, swamedikasi atau pengobatan mandiri untuk gangguan kesehatan ringan muncul sebagai alternatif penting.

Menurut residen kardiologi dan dokter influencer, dr. Muhammad Fajri Adda’i, swamedikasi membantu masyarakat mengatasi gejala ringan sekaligus mengurangi beban fasilitas kesehatan. Namun, edukasi menjadi kunci keberhasilan.

“Pembelian obat golongan bebas (tanda lingkaran hijau), dan bebas terbatas (tanda lingkaran biru) tanpa resep harus dilakukan dengan mematuhi aturan dosis di kemasan, karena penggunaan secara berlebihan dapat mengakibatkan efek samping kerusakan organ dalam,” jelas Fajri.

Ia juga menekankan pentingnya konsultasi tenaga kesehatan jika kondisi tidak membaik dalam tiga hari.

Masalah ketimpangan fasilitas kesehatan bukan satu-satunya tantangan di berbagai daerah. Ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian, yakni penyalahgunaan obat-obatan oleh oknum di beberapa daerah.

Obat-obatan yang pasokannya sudah terbatas malah dicampur dengan minuman keras untuk menambah sensasi efek memabukkan dari minuman tersebut. Hal ini jelas semakin merugikan masyarakat yang membutuhkan obat untuk swamedikasi.

Menurut psikolog klinis anak dan keluarga, Irma Gustiana Andriyani, S.Psi., M.Psi., remaja menjadi kelompok paling rentan melakukan penyalahgunaan obat.

“Otak remaja belum sempurna proses perkembangannya, sehingga belum dapat mengukur risiko dan sering bertindak impulsif. Selain itu, upaya konformitas dengan teman sebaya juga memberikan kecenderungan melakukan hal-hal yang kurang bijak,” ungkap Irma Gustiana dalam keterangan yang sama.

Ia menambahkan, minimnya edukasi dari keluarga, sekolah, dan lingkungan memperburuk situasi ini.

“Kurangnya pengetahuan dasar mengenai hidup sehat dan penggunaan obat yang aman di rumah dan di sekolah memberikan celah bagi remaja untuk mencoba hal-hal berbahaya, termasuk penyalahgunaan obat.”

Perlu keterlibatan banyak pihak, bukan hanya keluarga, tetapi anggota masyarakat, pemerintah juga sekolah untuk memberikan edukasi terkait penggunaan obat yang bijak sejak usia dini. Namun, sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab masih tetap ada dan mencari kesempatan penyalahgunaan. Apabila peredaran obat dibatasi tentu salah satu konsekuensinya mempersulit akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Pada praktiknya, untuk membatasi penyalahgunaan obat, sering kali dilakukan upaya penegakan hukum berupa razia terhadap apotek di beberapa tempat. Sayangnya, langkah ini pun tidak lepas dari problema.

Noffendri Roestam menilai razia sebenarnya tidak tepat dilakukan pada apotek dan toko obat.

“Apotek dan toko obat beroperasi dengan regulasi dan dalam pengawasan dinas kesehatan dan balai pengawas obat dan makanan (POM) daerahnya. Sehingga jika ada pelanggaran tentunya yang menindak adalah kedua badan tersebut di daerah masing-masing,” jelas Noffendri.

“Karena itu, razia yang dilakukan di apotek dan toko obat, sama sekali tidak tepat. Apotek adalah sarana distribusi kefarmasian, bukan diskotik atau tempat nongkrong yang ada kemungkinan penyalahgunaan, kenapa harus dilakukan razia,” imbuhnya.

Jika ditilik lebih dalam tentang bagaimana cara oknum mendapatkan obat untuk disalahgunakan, umumnya bukan di distributor resmi, melainkan pengedar obat tidak resmi atau gelap. Hal ini yang seharusnya jadi fokus penindakan, bukan razia ke sarana distribusi kefarmasian.

Dalam diskusi di Jakarta pada 8 Desember 2025, ketiga pembicara sepakat bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan semua pihak. Dan memerhatikan berbagai faktor yang mencakup beberapa strategi, seperti:

Edukasi kepada masyarakat secara komprehensif agar meningkatkan pengetahuan tentang pedoman swamedikasi dan penggunaan obat yang aman.

Percepatan dan penyederhanaan proses izin apotek untuk memastikan akses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk swamedikasi.

Pemerataan infrastruktur kesehatan seperti sarana pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasian.

Sumbangsih setiap elemen masyarakat dibutuhkan agar solusi yang berkelanjutan bisa berdampak luas.

“Harapannya solusi yang diberikan harus sustainable. Optimalisasi peran Puskesmas dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk permasalahan yang kita hadapi. Dengan pendekatan kolaboratif, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem kesehatan yang merata, aman, dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat,” tutup Noffendri.