Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT, BKKBN: Kolaborasi Jadi Kunci

Liputan6.com, Jakarta - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang menghadapi dua tantangan utama yakni kemiskinan ekstrem dan stunting.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024 adalah sebesar 19,48 persen, termasuk dalam tiga provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Dalam konteks prevalensi stunting, NTT juga menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37 persen dari jumlah penduduk. Persoalan ini memerlukan solusi komprehensif untuk mengatasinya.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menginisiasi program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga untuk menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrem dan risiko stunting di NTT. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Upaya ini telah dibicarakan dalam rapat koordinasi pada Senin, 13 Januari 2025 di Jakarta. Kemendukbangga mengadakan rapat koordinasi khusus dengan berbagai pihak termasuk:

• Pemerintah Provinsi NTT
• Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
• Kementerian Sosial (Kemensos)
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT)
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek)
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Badan Gizi Nasional (BGN)

Kemendukbangga juga mengajak dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk ikut berkolaborasi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan bahwa sinergi adalah kunci untuk mengatasi segala persoalan di Indonesia.

“Kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci untuk mengatasi semua persoalan negara kita. Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting,” kata Wihaji dalam rapat tersebut.

“Khususnya di NTT dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki oleh Kemendukbangga/BKKBN,” tambahnya.

Wihaji menambahkan, penanggulangan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif. Nantinya, akan dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

“Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tema No Poverty, No Hungry,” tegasnya. 

Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah bersama UB dan UMM mengembangkan berbagai inisiatif. Termasuk pemanfaatan data keluarga BKKBN, serta intensifikasi program Bangga Kencana melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan dukungan K/L lain dan universitas, program juga mencakup penanaman benih jagung Nusa Timore di lahan 10.000 hektar setiap tahun. Ada pula pengembangan beras analog berbasis jagung dan sorgum, serta pembentukan klaster UMKM olahan pangan lokal.

Program ini juga melibatkan pelatihan teknologi modern, pendampingan teknis, dan penguatan jaringan pemasaran untuk memastikan keberlanjutan. 

Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono menambahkan, rapat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah awal sinergi antara berbagai pihak.

Rapat ini juga mencakup percepatan 5 quick wins Kemendukbangga/BKKBN, yaitu:

• Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (Genting)
• Taman Asuh Anak (Tamasya)
• Gerakan Ayah Teladan (Gate)
• Lansia Berdaya
• Aplikasi Super Apps berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligent—AI).

“Ke depan kita akan kawal Bersama agar program kolaboratif ini semakin erat dan mewujudkan hasil nyata bagi Masyarakat NTT,” ujar Budi.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat NTT. Dengan memaksimalkan data demografi dan optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberdayaan UMKM yang kuat.

“Langkah ini diharapkan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.