11 Permasalahan Pemilu di Indonesia yang Umum Terjadi, Saat Hari Pencoblosan Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu momen penting, dalam kehidupan demokrasi negara ini. Namun sayangnya, hari pencoblosan selalu diwarnai dengan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan pemilu di Indonesia terutama saat hari H adalah keterlambatan pembukaan TPS, hingga intimidasi terhadap pemilih.

Keterlambatan ini menyebabkan pemilih harus menunggu lebih lama dari waktu yang seharusnya, membuat mereka merasa terganggu dan kehilangan semangat untuk menggunakan hak pilihnya. Permasalahan pemilu di Indonesia yang paling disoroti, adalah banyak laporan tentang tekanan dan ancaman yang dialami oleh para pemilih, baik dari pihak yang tidak bertanggung jawab, maupun dari peserta pemilu itu sendiri.

Hal ini tentu saja mempengaruhi kebebasan pemilih, untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Selain itu, permasalahan pemilu di Indonesia berikutnya adalah laporan tentang kecurangan dalam proses pemungutan suara, di mana secara langsung dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, serta membuat kondisi politik di Indonesia semakin tidak stabil.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini harus menjadi prioritas dalam memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Berikut ini sejumlah permasalahan pemilu di Indonesia baik secara umum maupun saat hari pencoblosan yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (21/2/2024). 

1. Penyelenggaraan yang Kompleks dan Mahal

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan kompleks, dari proses pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat krusial. Kendati begitu, kompleksitas ini seringkali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam koordinasi dan pengelolaan anggaran yang tidak kecil. Pertanyaan pun muncul terkait efisiensi penggunaan dana yang cukup besar untuk menggelar pemilu.

2. Isu Politisasi dan Kampanye Hitam

Isu-isu politisasi yang mendominasi pemilu sering kali menciptakan atmosfer polarisasi yang dapat mengancam integritas proses demokrasi. Kampanye hitam, penyebaran informasi palsu, dan serangan personal terhadap lawan politik sering menjadi sorotan. Seharusnya, pemilu menjadi panggung untuk perdebatan ide dan gagasan, tetapi realitasnya terkadang terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak sehat.

3. Praktik Politik Uang

Praktik politik uang, yang mencakup pemberian uang atau barang kepada pemilih, tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu. Meski upaya pencegahan telah dilakukan, nyatanya hal ini masih sulit dihindari. Praktik ini merugikan proses demokrasi, karena seharusnya pemilih memilih berdasarkan keyakinan terhadap visi dan program calon, bukan atas imbalan materi.

4. Ketidaksetaraan Akses Informasi

Ketidaksetaraan dalam akses informasi dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman warga terhadap visi dan misi calon. Keterbatasan akses informasi yang merata di masyarakat dapat merugikan demokrasi. Oleh karena itu, media massa, media sosial dan debat publik perlu dioptimalkan, sebagai sarana efektif untuk menyebarkan informasi secara adil dan merata.

5. Tingginya Angka Golput

Tingginya tingkat golput mencerminkan sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpercayaan terhadap sistem politik, minimnya pemahaman mengenai urgensi suara mereka, hingga ketidakpuasan terhadap pilihan calon yang tersedia. Upaya untuk memotivasi partisipasi pemilih dan membangun kepercayaan terhadap sistem politik menjadi tugas yang tidak ringan.

6. Teknologi dan Keamanan Data

Kehadiran teknologi dalam pemilu membawa tantangan tersendiri terkait keamanan data. Ancaman manipulasi data, serangan siber, dan penyebaran informasi palsu melalui media sosial menjadi hal yang harus diatasi dengan serius. Keamanan teknologi informasi menjadi aspek yang harus terus diperkuat untuk melindungi integritas pemilu.

7. Sistem Perwakilan yang Tidak Optimal

Sistem perwakilan proporsional yang diterapkan di Indonesia mendapat sorotan terkait keoptimalannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem ini belum sepenuhnya memberikan representasi yang memadai, bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan pada sistem perwakilan menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas demokrasi.

1. Perusakan alat perlengkapan

Permasalahan pemilu di Indonesia menjadi sorotan pada hari pencoblosan, karena adanya perusakan alat perlengkapan. Pada hari pemilihan, terjadi perusakan alat perlengkapan di beberapa daerah yang berpotensi mengganggu jalannya proses pemilihan umum. Hal ini tentu saja menjadi perhatian serius, karena dapat mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

Perusakan alat perlengkapan seperti bilik suara, kotak suara, hingga formulir pemilihan merupakan tindakan yang merugikan dan dapat membahayakan keamanan dan ketertiban pada hari pencoblosan. Tindakan ini dapat memicu konflik antar pendukung calon pemilihan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan. Merusak alat perlengkapan merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara tegas oleh aparat keamanan. Selain itu, perlu adanya upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindakan serupa pada pemilihan umum mendatang. Masyarakat perlu diajak untuk mengedukasi pentingnya pemilihan yang damai dan tertib, serta pentingnya menjaga alat perlengkapan pemilihan untuk kelancaran proses demokrasi di Indonesia. 

2. Surat suara tertukar dan kurang

Surat suara merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam jalannya pemilu, karena merupakan alat untuk memilih pemimpin negara. Surat suara yang tertukar dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan suara, yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilu tersebut. Selain itu, surat suara yang kurang juga dapat mengganggu keabsahan dari pemilu tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dari para pemilih dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengawasan dan pengecekan yang lebih ketat dari pihak terkait, seperti KPU dan Panwaslu, dalam distribusi dan penyimpanan surat suara. Selain itu, dibutuhkan transparansi dalam menginformasikan proses distribusi dan perhitungan surat suara kepada publik agar masyarakat dapat memantau langsung jalannya pemilu tersebut. Dengan demikian, diharapkan permasalahan surat suara yang tertukar dan kurang dapat diminimalisir dalam pemilu di Indonesia, sehingga proses pemilihan pemimpin negara dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.

3. TPS banjir

Pemilihan umum di Indonesia seringkali diwarnai dengan berbagai permasalahan, terutama saat hari pencoblosan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah banjir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banjir di TPS dapat menghambat proses pemilihan umum, karena akses menuju TPS menjadi sulit bagi para pemilih. Hal ini dapat menyebabkan banyak pemilih tidak mampu mencoblos atau terlambat datang ke TPS. Selain itu, banjir juga dapat merusak surat suara dan peralatan pemilihan umum lainnya, menyebabkan proses pencoblosan menjadi terhambat dan kurang akurat.

Upaya pencegahan banjir di TPS sangat penting untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah banjir di TPS, seperti dengan melakukan perbaikan drainase dan sistem pengelolaan air di sekitar TPS. Dengan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan banjir di TPS saat hari pencoblosan dapat diminimalisir, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat lebih akurat.

4. Gangguan keamanan

Pemilu merupakan momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, pada hari pencoblosan, seringkali terjadi permasalahan yang berkaitan dengan gangguan keamanan. Gangguan keamanan ini dapat berupa kerusuhan, intimidasi, maupun ancaman yang mengakibatkan terganggunya proses pemilihan umum. Gangguan keamanan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti adanya konflik antar pendukung partai politik, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, maupun aksi provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya pengamanan di sekitar TPS juga menjadi faktor utama terjadinya gangguan keamanan saat hari pencoblosan.

Dampak dari gangguan keamanan ini sangat merugikan bagi proses demokrasi di Indonesia. Pemilih menjadi takut untuk menggunakan hak suaranya, calon pemilih pun merasa tidak aman untuk datang ke TPS, dan hasil pemilu menjadi diragukan karena terjadi intimidasi dan kecurangan. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan perlu meningkatkan pengamanan saat hari pencoblosan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan keamanan TPS juga sangat diperlukan agar proses pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, sejumlah potensi konflik dan permasalahan menjadi sorotan yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu permasalahan utama adalah adanya potensi kecurangan pemilu seperti money politics, politik identitas, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga menjadi permasalahan sentral yang perlu diatasi.

Sebagai solusi konkrit, peningkatan pengawasan terhadap proses pemilu menjadi sebuah langkah yang dapat diusulkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan keterlibatan lembaga pengawas pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Upaya pemberantasan korupsi dalam pemilu juga menjadi prioritas, dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi selama pemilu.

Reformasi sistem pemilu menjadi langkah penting untuk meningkatkan keadilan dan transparansi, dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya pemilu serta hak-hak politik masyarakat. Dalam menanggapi dan mengatasi permasalahan pemilu, berbagai stakeholder memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, adil dan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama proses pemilu. Partai politik juga memiliki peran signifikan, dalam menjaga ketertiban dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul selama periode pemilu.

Lembaga pengawas pemilu memiliki peran kunci dalam memantau dan menjamin keabsahan proses pemilu, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem pemilu. LSM dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilu, memberikan informasi dan advokasi terkait pemilu, serta bertindak sebagai pengawas independen terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi. Peran media massa juga sangat krusial dalam menyajikan informasi yang objektif dan seimbang terkait pemilu, serta menjadi platform untuk memperjuangkan kepentingan publik terkait pemilu. Melalui kerja sama yang kokoh antara berbagai stakeholder, diharapkan potensi konflik dan permasalahan selama pemilu dapat diatasi dengan baik, menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan damai.