Pilkada Jawa Barat 2024 dan Hasil Surveinya, Ridwan Kamil Lebih Unggul

Pilkada Jawa Barat 2024 diharapkan bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

oleh Silvia Estefina Subitmele diperbarui 25 Jul 2024, 17:15 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2024, 17:15 WIB
Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menjadi inspektur Apel Gelar Pasukan TNI-Polri dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (24/11/20). (Foto: Humas Jabar)

Liputan6.com, Jakarta Pilkada Jawa Barat 2024 semakin mendekati hari pelaksanaannya. Pada tanggal 27 November, seluruh warga Jabar akan melakukan pemilihan secara serentak, untuk menentukan siapa yang akan memimpin provinsi ini ke depannya. Menariknya, pilkada ini mendapatkan dukungan besar dari Pemerintah Provinsi, di mana mereka telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1,15 triliun untuk mendukung penyelenggaraannya.

Dana hibah ini tentunya menjadi anggaran yang sangat besar, di mana menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan pilkada Jawa Barat 2024. Melalui keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dana yang telah diberikan akan digunakan untuk berbagai keperluan dalam konteks penyelesaian pilkada, seperti biaya pemilihan, operasional pemilihan, serta untuk memfasilitasi penyelenggaraan yang lebih baik.

Satu hal yang menarik dalam pilkada Jawa Barat 2024 kali ini, adalah mulai munculnya calon petarung yang siap bersaing dalam Pilgub Jabar. Mereka mulai meningkatkan eksistensinya dan melakukan langkah-langkah strategis, untuk mencapai dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Adapun nama Ridwan Kamil sebagai bakal calon, berhasil mengungguli beberapa kandidat lainnya dengan perolehan dukungan yang signifikan. 

Berikut ini informasi seputar Pilkada Jawa Barat 2024 yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (25/7/2024). 

Survei Pilkada 2024

KPU Jawa Barat, Pilkada Jawa Barat
Ketua KPU Jawa Barat periode 2023-2028, Ummi Wahyuni saat memberikan keterangan saat konferensi pers Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, di Sabuga Bandung, Senin malam, 27 Mei 2024.

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat 2024 akan digelar serentak pada 27 November 2024. Pemilihan ini akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, menjadikannya salah satu ajang politik terbesar di provinsi ini. 

Melalui survei yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada periode 27 Mei 2024 hingga 2 Juni 2024 menunjukkan bahwa Ridwan Kamil (RK) berhasil mendapatkan dukungan sebesar 52,2% dari total responden. Angka ini menunjukkan bahwa RK merupakan pilihan utama masyarakat Jawa Barat dalam pemilihan gubernur mendatang. Di posisi kedua, terdapat nama Dedi Mulyadi yang mendapat dukungan sebesar 28,9% dari responden. Sementara itu, Deddy Mizwar memperoleh 3,8% dukungan, dan Dede Yusuf Macan Effendi mendapatkan 1,9%. Selain itu, terdapat 27 nama lain yang juga muncul dalam survei, namun masing-masing hanya memperoleh dukungan di bawah 1,9%.

Bahkan untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ridwan Kamil selama menjabat sebagai gubernur tetap tinggi, sekitar 80%. Statistik ini menunjukkan, bahwa popularitas dan elektabilitas Ridwan Kamil masih sangat kuat dibandingkan dengan calon-calon potensial lainnya yang mungkin maju dalam Pilkada Jawa Barat. Tingginya tingkat kepuasan ini mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Ridwan Kamil selama masa jabatannya. 

Selama menjabat sebagai gubernur, Ridwan Kamil dikenal dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang pro-rakyat. Program-program seperti revitalisasi infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, telah mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja RK yang mencapai 80% bukanlah hal yang mengherankan. Selain Ridwan Kamil, ada beberapa nama yang disebutkan sebagai bakal calon termasuk Dedi Mulyadi, Deddy Mizwar, Bima Arya dan Desi Ratnasari. Namun, mengingat popularitas dan elektabilitas RK yang tinggi, serta tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80%, peluang bagi calon lain untuk mengungguli RK dalam Pilkada Jawa Barat tampaknya cukup kecil.

Dana untuk Mendukung Pilkada Jawa Barat

Ilustrasi pemilu, pilkada, pilpres
Ilustrasi pemilu, pilkada, pilpres. (Photo by Element5 Digital on Unsplash)

Dana untuk pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2024 telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2022. Total anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp1,15 triliun, yang direncanakan akan digunakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Ketersediaan dana tersebut berasal dari dana hibah yang dialokasikan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, 2023, dan 2024. Alokasi dana yang dilakukan secara bertahap ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dan tidak mengganggu alur keuangan daerah lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Menurut keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dana Pilkada Jabar 2024 akan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Pada tahap persiapan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembuatan regulasi, penetapan tahapan, dan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pemutakhiran data pemilih, yang merupakan langkah krusial untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih tetap. Berbagai kebutuhan logistik lainnya, seperti pengadaan surat suara, alat peraga, dan perlengkapan pemilihan lainnya, juga akan dibiayai dari anggaran ini.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, telah memastikan bahwa dana tersebut sudah tersedia dan siap digunakan. "Dana tersebut sudah tersedia," ucap Bey Machmudin dalam pernyataan resminya. Hal ini menunjukkan kesiapan Pemerintah Provinsi dalam mengelola dana pilkada, untuk memastikan proses pemilihan yang berjalan lancar dan sukses.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya