Israel-Hamas Setujui Genjatan Senjata Setelah 15 Bulan Perang, Begini Riwayat Konflik di Palestina

Liputan6.com, Jakarta Setelah 15 bulan konflik berdarah yang menewaskan puluhan ribu orang di Jalur Gaza dan Israel, kedua pihak akhirnya menyepakati gencatan senjata pada Rabu (15/1/2025). Kesepakatan ini disambut suka cita di kedua wilayah, menandai akhir dari perang yang menghancurkan dan memunculkan harapan untuk perdamaian.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini mencakup pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel, dan pengiriman bantuan kemanusiaan secara masif ke Gaza. Fase pertama dari gencatan senjata ini akan berlangsung selama 42 hari, dengan fokus pada perbaikan kondisi kemanusiaan yang sangat buruk.

Sementara itu, berbagai pemimpin dunia menyambut baik terobosan ini dan menyerukan implementasi penuh dari kesepakatan tersebut. Harapan besar diletakkan pada upaya bersama untuk membangun kembali Gaza dan mendorong stabilitas di kawasan Timur Tengah. Simak informasinya berikut, dirangkum Liputan6, Kamis (16/1).

Konflik antara Israel dan Hamas memuncak pada Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan ini direspons dengan operasi militer besar oleh Israel di Jalur Gaza, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur luas dan krisis kemanusiaan. Selama 15 bulan, perang ini menewaskan lebih dari 46.000 orang di Gaza dan 1.200 warga Israel, berdasarkan laporan otoritas setempat.

Ketegangan antara kedua pihak tidak terlepas dari sejarah panjang konflik Israel-Palestina, yang melibatkan isu pendudukan, hak pengungsi, dan status Yerusalem. Operasi militer Israel sering kali memicu kritik dari komunitas internasional, sementara Hamas dituduh menggunakan taktik yang menempatkan warga sipil dalam bahaya.

Pada akhir 2024, berbagai upaya mediasi internasional mulai membuahkan hasil, dengan Qatar dan Mesir memainkan peran penting. Negosiasi akhirnya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan pada Januari 2025, dengan fokus awal pada pembebasan sandera dan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Rakyat Palestina telah melewati penderitaan yang luar biasa, terlalu banyak nyawa tak bersalah yang hilang, terlalu banyak komunitas yang hancur. Dengan kesepakatan ini, rakyat Gaza akhirnya dapat pulih dan membangun kembali," kata presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengutip Liputan6 Global.

Fase pertama gencatan senjata ini akan berlangsung selama 42 hari, mencakup penghentian total operasi militer dan pembebasan 33 sandera Israel oleh Hamas. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang ditahan selama konflik.

Bantuan kemanusiaan dalam skala besar akan mulai dikirimkan ke Gaza, termasuk pasokan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan. Rumah sakit yang rusak akibat perang akan diperbaiki, sementara ribuan warga Gaza diizinkan kembali ke rumah mereka. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan kemanusiaan yang telah mencapai tingkat kritis.

Organisasi internasional seperti PBB juga akan memantau pelaksanaan kesepakatan ini, memastikan akses bantuan tidak terhalang dan kebutuhan mendesak warga Gaza terpenuhi.

Dilansir dari ANTARA, sejarah konflik Israel-Palestina berakar dari pendudukan Inggris di Palestina pada awal abad ke-20, yang diikuti oleh Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina. Migrasi besar-besaran Yahudi ke wilayah ini memicu ketegangan dengan warga Arab setempat, yang semakin meningkat setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

Penolakan negara-negara Arab terhadap Israel memicu serangkaian perang, termasuk Perang Enam Hari tahun 1967 yang menyebabkan Israel menduduki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat konflik berkepanjangan, dengan pendudukan Israel yang terus berlanjut dan pemukiman ilegal yang meluas.

Gerakan Hamas muncul pada tahun 1987 selama Intifada pertama, sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel. Meskipun berbagai kesepakatan perdamaian telah dicapai, termasuk Perjanjian Oslo tahun 1993, konflik tetap berlanjut, diperburuk oleh blokade Gaza dan operasi militer yang berulang.

Kesepakatan gencatan senjata ini mendapat sambutan positif dari berbagai pemimpin dunia. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyerukan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan, sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta kedua pihak memanfaatkan momen ini untuk mencapai perdamaian berkelanjutan.

Presiden AS Joe Biden menekankan pentingnya menghentikan kekerasan dan memberikan ruang bagi rakyat Gaza untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dukungan serupa datang dari Uni Eropa, yang menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan mendorong solusi dua negara.

Di sisi lain, negara-negara Arab seperti Qatar dan Turki menyoroti pentingnya mengakhiri pendudukan Israel sebagai kunci untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Gencatan senjata ini dipandang sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik yang lebih komprehensif.

Fase akhir dari kesepakatan ini akan difokuskan pada rekonstruksi Gaza, mencakup pembangunan ulang infrastruktur dasar seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Bantuan internasional akan dikoordinasikan untuk memastikan bahwa warga Gaza dapat kembali hidup normal setelah perang berkepanjangan.

Selain itu, pelaksanaan program jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi Gaza juga menjadi perhatian, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan internasional. Upaya ini diharapkan dapat mengubah situasi di Gaza dari zona konflik menjadi wilayah yang stabil dan produktif.

PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya telah menyerukan peningkatan pendanaan untuk mendukung program ini, sementara negosiasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan perdamaian di kawasan tersebut.

Kesepakatan mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, penarikan pasukan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Konflik berakar pada pendudukan, perbedaan klaim wilayah, dan ketegangan sejarah yang belum terselesaikan.

Perang menyebabkan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan yang parah.

Rekonstruksi mencakup pembangunan ulang infrastruktur, pengiriman bantuan, dan peningkatan ekonomi lokal.