Liputan6.com, Jakarta Menjelang hari raya keagamaan, perhitungan THR karyawan tetap menjadi topik yang sangat penting bagi pekerja maupun pemberi kerja. Sebagai hak yang dijamin oleh hukum, pemahaman yang tepat tentang perhitungan THR karyawan tetap dapat membantu kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya dengan baik.
Baca Juga
Advertisement
Bagi para karyawan tetap, memahami cara perhitungan THR karyawan tetap sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang menjamin hak setiap pekerja untuk menerima THR.
Dengan adanya pembaruan regulasi dan berbagai komponen yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan THR karyawan tetap, artikel ini akan membahas secara mendalam tentang segala aspek yang perlu Anda ketahui. Mulai dari dasar hukum, komponen perhitungan, hingga hak-hak khusus yang perlu diperhatikan. Mari simak penjelasan lengkapnya berikut ini, yang telah Liputan6.com susun pada Jumat (21/2).
Dasar Hukum dan Ketentuan Umum THR
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak fundamental bagi setiap pekerja yang dijamin oleh hukum Indonesia. Ketentuan ini berlaku untuk semua pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara berkelanjutan. Khusus untuk karyawan tetap, aturan ini memiliki beberapa keistimewaan yang perlu dipahami dengan baik.
Berdasarkan peraturan terbaru, pemberian THR tidak hanya terbatas pada hari raya Idul Fitri, tetapi juga mencakup hari raya keagamaan lainnya seperti Natal, Nyepi, dan Waisak. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan pekerja dari berbagai latar belakang agama.
Karyawan tetap memiliki posisi khusus dalam regulasi THR karena status kepegawaiannya yang permanen. Hal ini memberikan jaminan yang lebih kuat terkait besaran dan waktu pembayaran THR dibandingkan dengan status kepegawaian lainnya.
Dalam implementasinya, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Keterlambatan dalam pembayaran THR dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi perusahaan.
Advertisement
Komponen dan Mekanisme Perhitungan THR
Perhitungan pajak THR karyawan tetap menggunakan sistem TER (Tax on Employment Related). Rumusnya adalah: Pajak = Penghasilan Bruto (Gaji + THR) x Tarif TER. Tarif TER sendiri bervariasi tergantung pada penghasilan bruto dan status perkawinan serta jumlah tanggungan.
Sistem TER dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penghasilan bruto dan status perkawinan/tanggungan. Kategori ini menentukan tarif pajak yang berlaku. Untuk mengetahui kategori dan tarif pajak yang tepat, Anda dapat merujuk pada peraturan perpajakan terbaru atau berkonsultasi dengan ahli perpajakan.
Contoh: Karyawan dengan gaji Rp 8.000.000 dan THR Rp 8.000.000 (masa kerja 12 bulan) akan memiliki penghasilan bruto Rp 16.000.000. Besaran pajak yang harus dibayarkan akan dihitung berdasarkan tarif TER yang berlaku untuk penghasilan tersebut dan status perkawinan serta tanggungannya. Perhitungan ini akan berbeda untuk setiap individu.
Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk selalu merujuk pada peraturan perpajakan terbaru dan berkonsultasi dengan ahli perpajakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi Anda.
Perhitungan Pajak THR Karyawan Tetap
Perhitungan THR untuk karyawan tetap memiliki beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan. Komponen utama yang menjadi dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Penting untuk dicatat bahwa tunjangan tidak tetap seperti bonus kinerja atau tunjangan makan berdasarkan kehadiran tidak termasuk dalam perhitungan THR.
Dalam praktiknya, perhitungan THR dibagi menjadi dua kategori berdasarkan masa kerja. Untuk karyawan tetap dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR yang diterima adalah satu kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Sementara bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan dilakukan secara proporsional.
Mekanisme perhitungan proporsional menggunakan formula: (masa kerja/12) x (gaji pokok + tunjangan tetap). Formula ini memastikan bahwa karyawan tetap menerima THR sesuai dengan kontribusi waktu kerjanya selama periode tersebut.
Tunjangan tetap yang dimaksud dalam perhitungan THR adalah tunjangan yang diberikan secara rutin dan tidak terkait dengan kehadiran atau pencapaian kinerja tertentu. Hal ini bisa mencakup tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau tunjangan transportasi yang diberikan secara tetap.
Advertisement
Hak dan Ketentuan Khusus
Karyawan tetap memiliki beberapa ketentuan khusus terkait THR yang perlu dipahami. Salah satunya adalah hak untuk tetap menerima THR meskipun sedang dalam masa cuti atau izin khusus, selama status kepegawaiannya masih aktif.
Dalam kasus karyawan tetap yang mengundurkan diri, mereka masih berhak menerima THR jika pengunduran diri efektif dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya. Perhitungan THR dalam kasus ini tetap mempertimbangkan masa kerja dan komponen gaji yang berlaku.
Bagi karyawan tetap yang baru saja diangkat dari status kontrak atau probation, perhitungan masa kerja untuk THR dihitung sejak awal masa kerja (termasuk periode sebelum pengangkatan), selama tidak ada jeda dalam masa kerjanya.
Penting juga untuk dicatat bahwa THR merupakan hak terpisah dari bonus atau tunjangan lainnya. Artinya, pemberian THR tidak dapat digantikan atau dikompensasi dengan bentuk tunjangan lain yang mungkin diberikan oleh perusahaan.
Prosedur Klaim dan Penyelesaian Masalah
Meskipun THR merupakan hak yang dijamin, kadang terjadi permasalahan dalam implementasinya. Karyawan tetap perlu memahami prosedur klaim dan penyelesaian masalah terkait THR untuk memastikan haknya terpenuhi dengan baik.
Langkah pertama yang dapat dilakukan jika terjadi masalah adalah melakukan konfirmasi ke departemen SDM atau bagian penggajian. Pastikan untuk memiliki dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat pengangkatan yang menunjukkan status kepegawaian tetap.
Jika terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan, karyawan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada perusahaan. Pengajuan ini sebaiknya dilakukan dengan menyertakan perhitungan detail dan dokumen pendukung yang relevan.
Dalam kasus di mana penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan, karyawan dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Lembaga ini memiliki wewenang untuk memediasi dan menyelesaikan perselisihan terkait THR antara pekerja dan perusahaan.
Contoh Perhitungan THR Karyawan Tetap
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut adalah beberapa contoh perhitungan THR untuk berbagai situasi karyawan tetap:
Contoh 1: Karyawan Tetap dengan Masa Kerja Lebih dari 1 Tahun
Gaji pokok: Rp 5.000.000
Tunjangan tetap (transport & jabatan): Rp 1.500.000
Total THR = 1 × (Rp 5.000.000 + Rp 1.500.000) = Rp 6.500.000
Contoh 2: Karyawan Tetap dengan Masa Kerja 8 Bulan
Gaji pokok: Rp 5.000.000
Tunjangan tetap: Rp 1.500.000
Perhitungan: (8/12) × (Rp 5.000.000 + Rp 1.500.000)
Total THR = (8/12) × Rp 6.500.000 = Rp 4.333.333
Contoh 3: Karyawan Tetap yang Baru Diangkat dari Status Kontrak
Masa kerja total (kontrak + tetap): 15 bulan
Gaji pokok saat ini: Rp 6.000.000
Tunjangan tetap: Rp 2.000.000
Total THR = 1 × (Rp 6.000.000 + Rp 2.000.000) = Rp 8.000.000
Pemahaman yang baik tentang perhitungan THR karyawan tetap sangat penting untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mengetahui komponen, mekanisme perhitungan, dan prosedur penyelesaian masalah, karyawan dapat lebih percaya diri dalam memastikan THR yang diterima sudah sesuai dengan haknya.
Bagi perusahaan, ketepatan dalam perhitungan dan pembayaran THR tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif.
Penting untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru terkait THR, karena ketentuan dan perhitungannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, baik karyawan maupun perusahaan dapat selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dan menghindari perselisihan yang tidak perlu.
Advertisement
