Panduan Lengkap Perhitungan THR Prorata, Pahami Rumusnya Jangan Sampai Rugi

Liputan6.com, Jakarta THR adalah pendapatan non-upah yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebelum hari raya keagamaan. Pemberian THR bukan sekadar kebijakan perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang diatur pemerintah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran (SE) terbaru menjadi acuan utama dalam hal ini. Permenaker 6/2016 menjelaskan dasar hukum pemberian THR, sementara SE terbaru memberikan pedoman implementasi dan penjabaran lebih detail, termasuk waktu pembayaran dan mekanisme penyelesaian sengketa. Memahami aturan ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik antara karyawan dan perusahaan.

THR memiliki arti penting bagi karyawan karena memberikan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. Bagi perusahaan, pemberian THR merupakan bentuk apresiasi kepada karyawan atas kontribusinya dan juga kewajiban yang harus dipenuhi. Pemberian THR yang tepat waktu dan sesuai aturan dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan, menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Perhitungan THR, terutama perhitungan THR prorata, perlu dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Kejelasan mengenai besaran THR dan mekanisme perhitungannya akan mencegah kesalahpahaman dan konflik. Pemahaman yang komprehensif tentang regulasi THR akan memberikan rasa aman dan kepastian finansial bagi para pekerja menjelang hari raya.

Artikel ini akan membahas secara rinci tentang besaran THR, cara menghitung THR, termasuk perhitungan THR prorata, regulasi yang berlaku, dan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan karyawan dapat memperjuangkan haknya dan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Senin (17/2/2025).

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak penting bagi pekerja di Indonesia yang telah diatur secara resmi. Pemberian THR bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Untuk memahami ketentuan dasar THR, kita perlu mengetahui pengertian, waktu pemberian, dan kriteria penerimanya.

Pengertian dan Sifat THR

THR atau Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non-upah yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang, bukan sekadar kebijakan perusahaan. Definisi resmi THR tercantum dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.

Sifat wajibnya THR ditegaskan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Perusahaan yang tidak memberikan THR dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Pemberian THR harus dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil untuk menjamin kebutuhan karyawan selama hari raya.

THR diberikan dalam bentuk uang rupiah. Jumlahnya bervariasi tergantung masa kerja karyawan. Untuk karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR biasanya setara dengan satu bulan gaji. Sedangkan untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, akan dihitung secara proporsional atau prorata.

Kejelasan mengenai pengertian dan sifat wajib THR sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Baik karyawan maupun perusahaan harus memahami aturan ini untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi.

Waktu Pemberian THR

Pemberian THR untuk sektor swasta diatur dalam SE terbaru, misalnya SE Nomor M/2/HK.04/III/2024, yang menetapkan batas waktu pembayaran paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Waktu pembayaran THR disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

Terdapat perbedaan waktu pembayaran THR antara sektor swasta dan pemerintah. Untuk PNS dan ASN, terdapat ketentuan tersendiri yang mengatur waktu pencairan THR. Namun, banyak perusahaan yang memberikan THR menjelang Idul Fitri, meskipun karyawan memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Ketentuan khusus untuk berbagai hari raya keagamaan juga perlu diperhatikan. Meskipun umumnya THR diberikan menjelang Idul Fitri dan Natal, perusahaan harus menyesuaikan waktu pembayaran sesuai dengan hari raya keagamaan karyawannya.

Kepastian waktu pembayaran THR penting bagi karyawan untuk merencanakan keuangan mereka. Pemberian THR yang tepat waktu memberikan rasa aman dan kepastian finansial bagi karyawan.

Tidak semua pekerja secara otomatis berhak menerima THR. Terdapat beberapa kriteria dan ketentuan yang perlu dipahami. Artikel ini akan membahas syarat umum dan kategori khusus pekerja yang berhak menerima THR.

Syarat Umum

Syarat umum untuk menerima THR adalah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Status kepegawaian, baik tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT), tidak membatasi hak untuk menerima THR, selama masa kerja minimal terpenuhi.

Jenis kontrak kerja juga tidak menjadi penghalang, selama masa kerja minimal terpenuhi. Pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut tetap berhak atas THR dari perusahaan baru jika belum menerimanya dari perusahaan sebelumnya.

Kondisi khusus seperti PHK dalam rentang 30 hari sebelum hari raya juga perlu diperhatikan. Karyawan yang mengalami PHK tetap berhak atas THR (kecuali PKWT yang masa kontraknya habis sebelum hari raya).

Pemahaman yang baik tentang syarat umum penerima THR sangat penting bagi pekerja maupun pengusaha untuk meminimalisir konflik atau kesalahpahaman.

Kategori Penerima

Karyawan tetap (PKWTT) dan karyawan kontrak (PKWT) sama-sama berhak atas THR sesuai dengan masa kerjanya. Perbedaan hanya terletak pada perhitungan THR prorata jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan.

Pekerja harian lepas juga berhak atas THR, dengan perhitungan berdasarkan rata-rata upah selama 12 bulan terakhir atau masa kerjanya. Perhitungan ini sedikit berbeda dengan karyawan tetap dan kontrak.

Kasus-kasus khusus, seperti karyawan yang bekerja paruh waktu atau karyawan dengan masa kerja tidak penuh, perlu dipertimbangkan secara terpisah. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas untuk menangani kasus-kasus ini.

Dengan mengetahui kategori penerima THR, diharapkan dapat meminimalisir konflik atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pekerja dapat memastikan haknya terpenuhi, sementara pengusaha dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan.

Perhitungan THR didasarkan pada masa kerja dan komponen gaji. Komponen utama perhitungan besaran THR adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Pemahaman yang baik tentang perhitungan THR penting bagi karyawan maupun perusahaan untuk memastikan pemberian yang adil dan sesuai aturan.

Komponen Perhitungan

Gaji pokok merupakan komponen utama dalam perhitungan THR. Gaji pokok adalah pendapatan tetap yang diterima karyawan setiap bulan. Besaran gaji pokok berbeda-beda tergantung pada jabatan dan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan.

Tunjangan tetap, seperti tunjangan kesehatan atau tunjangan makan, juga termasuk dalam perhitungan THR. Tunjangan tetap adalah pendapatan tambahan yang diberikan secara rutin kepada karyawan.

Komponen yang tidak masuk hitungan THR umumnya adalah tunjangan tidak tetap, seperti bonus kinerja atau uang lembur, kecuali ada kesepakatan khusus dalam perjanjian kerja. Hal ini penting diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Kejelasan komponen perhitungan THR sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan. Kedua belah pihak harus memahami komponen apa saja yang termasuk dalam perhitungan THR.

Rumus Perhitungan

Untuk karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR adalah satu bulan upah. Upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional atau prorata: (masa kerja/12 bulan) x satu bulan upah. Ini adalah rumus utama untuk perhitungan THR prorata.

Pekerja harian lepas memiliki perhitungan THR yang sedikit berbeda. Untuk masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir. Jika kurang dari 12 bulan, dihitung berdasarkan rata-rata upah per bulan selama masa kerja.

Contoh perhitungan detail: Karyawan A dengan masa kerja 6 bulan dan gaji Rp 5.000.000 akan menerima THR sebesar (6/12) x Rp 5.000.000 = Rp 2.500.000. Ini adalah contoh sederhana perhitungan THR prorata.

Pemberian THR melibatkan hak dan kewajiban bagi karyawan dan perusahaan. Memahami hal ini penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Hak Karyawan

Karyawan berhak atas besaran THR penuh sesuai perhitungan yang telah dijelaskan. Besaran THR tidak boleh dikurangi tanpa alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karyawan berhak menerima THR tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keterlambatan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi kepada perusahaan.

Karyawan berhak atas transparansi perhitungan THR. Perusahaan wajib memberikan rincian perhitungan THR kepada karyawan agar karyawan dapat memahami dan memastikan tidak ada kesalahan perhitungan.

Memahami hak-hak karyawan terkait THR sangat penting untuk melindungi kepentingan karyawan. Karyawan harus aktif menanyakan dan memastikan haknya terpenuhi.

Kewajiban Perusahaan

Perusahaan wajib membayar THR tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan sanksi administratif dan denda.

Perusahaan wajib membayar THR secara penuh, sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati. Pembayaran THR tidak boleh dicicil atau dikurangi tanpa alasan yang sah.

Perusahaan wajib melaporkan pembayaran THR kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Menjalankan kewajiban perusahaan terkait THR menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi karyawan terkait THR dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar.

Regulasi dan Sanksi

Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, hingga pembekuan kegiatan usaha. Tingkat sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Denda keterlambatan pembayaran THR juga dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan. Besaran denda akan bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan tingkat keterlambatan.

Konsekuensi pelanggaran dapat berupa tuntutan hukum dari karyawan yang dirugikan. Karyawan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mendapatkan keadilan.

Regulasi yang ketat dan sanksi yang tegas bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Mekanisme Pengaduan

Posko pengaduan THR tersedia untuk menerima pengaduan dari karyawan yang merasa dirugikan. Posko ini dapat berupa posko fisik atau online.

Alur penyelesaian sengketa THR biasanya dimulai dari penyelesaian bipartit antara karyawan dan perusahaan. Jika tidak mencapai kesepakatan, dapat dilanjutkan ke jalur mediasi atau arbitrase.

Kontak penting, seperti nomor telepon dan alamat kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat, perlu diketahui oleh karyawan untuk memudahkan proses pengaduan.

Mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses sangat penting untuk memastikan hak-hak karyawan terlindungi dan sengketa THR dapat diselesaikan secara adil.

Memahami perhitungan THR prorata dan regulasi THR 2025 sangat penting bagi karyawan dan perusahaan. Artikel ini telah menjelaskan secara rinci cara menghitung THR, termasuk perhitungan THR prorata, hak karyawan, kewajiban perusahaan, dan perlindungan hukum yang tersedia.

Bagi karyawan, selalu pastikan Anda memahami hak-hak Anda dan jangan ragu untuk mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran. Bagi perusahaan, patuhi peraturan yang berlaku dan pastikan pembayaran THR dilakukan secara tepat waktu dan sesuai aturan. Kerjasama yang baik antara karyawan dan perusahaan akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.