Liputan6.com, Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus mengalami peningkatan cakupan. Namun, agar bisa menjangkau lebih banyak penerima dengan lebih cepat, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut diperlukan tambahan anggaran yang signifikan. Hingga saat ini, BGN sudah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini, tetapi percepatan distribusi memerlukan tambahan Rp25 triliun per bulan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dana tambahan ini diperlukan untuk memastikan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025. Jika percepatan dilakukan mulai September, total kebutuhan dana mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun. Anggaran ini diproyeksikan bertambah lagi pada 2026 menjadi Rp28 triliun per bulan, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat.
Advertisement
Baca Juga
“Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta penerima,” ujar Dadan dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025), dikutip dari ANTARA.
Advertisement
Pemerintah Targetkan 82,9 Juta Penerima MBG pada 2025
Program MBG awalnya dirancang untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Namun, pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, meminta percepatan program agar cakupannya bisa meluas lebih cepat. Hal ini dilakukan karena tingginya permintaan dari masyarakat, khususnya kalangan siswa yang ingin mendapatkan manfaat dari program ini.
Jika target percepatan ini tercapai, maka jumlah penerima akan naik drastis menjadi 82,9 juta orang pada akhir tahun. Untuk mencapai angka ini, tambahan dana Rp25 triliun per bulan sangat diperlukan. Tanpa tambahan anggaran ini, percepatan yang diharapkan tidak dapat terealisasi sesuai rencana.
Advertisement
Tantangan dalam Percepatan Program MBG
Salah satu kendala utama dalam percepatan program MBG adalah persiapan sumber daya manusia (SDM). Hingga saat ini, baru 2.000 tenaga SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, sekitar 30.000 SDM lainnya masih menjalani pendidikan dan baru akan selesai pada akhir Juli 2025.
“Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai pendidikan langsung bekerja di SPPG. Mereka harus menjalani orientasi lapangan, koordinasi dengan kepala sekolah, pemda, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. SDM ini baru akan siap bekerja secara efektif pada September 2025,” imbuh Dadan.
Selain kesiapan tenaga kerja, infrastruktur dan mekanisme distribusi juga menjadi tantangan tersendiri. Agar program ini berjalan lancar, perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan penyedia bahan pangan.
Mekanisme Distribusi Makan Bergizi Gratis
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah berjalan di 38 provinsi. Dalam kurun waktu 1,5 bulan, penerima manfaat telah bertambah secara bertahap, dan dalam minggu ini jumlah penerima diperkirakan melampaui 2 juta orang.
Distribusi MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam pelaksanaannya, SPPG harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memiliki nilai gizi yang cukup dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Advertisement
Pertanyaan Seputar Topik
1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
MBG adalah program yang digagas pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan mereka.
2. Mengapa Program MBG Butuh Tambahan Anggaran Rp25 Triliun per Bulan?
Tambahan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan program agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Tanpa tambahan dana ini, target percepatan tidak dapat tercapai.
3. Kapan Percepatan Program MBG Akan Dimulai?
Percepatan program MBG direncanakan mulai September 2025, setelah tenaga SDM baru selesai pendidikan dan siap bertugas.
4. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Makan Bergizi Gratis?
Makanan akan didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
