Jelang Pilpres, Berita Politik di TV Naik 6 Kali Lipat

Liputan6.com, Jakarta - Menurut Koordinator Divisi Penelitian Remotivi Muhamad Heycahel, eskalasi politik pun turut mengemuka di layar kaca. Saat ini stasiun-stasiun televisi yang dimiliki peserta untuk dijadikan ajang politik electoral semakin giat menggunakan frekuensi publik untuk menggiring opini publik.

"Jumlah berita politik dalam periode ini (semakin mendekati 9 Juli) meningkat hingga 6 kali lipat jika dibandingkan dengan periode 1-17 mei, dari 512 judul berita menjadi 3.305 judul berita," kata Muhamad dalam diskusi 'Indpedensi Stasiun Televisi Menjelang Pilpres 2014' di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Ia mengungkap, terjadi peningkatan frekuensi pemberitaan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto di stasiun tv yang tergabung dalam grup Viva, yang dimiliki Aburizal Bakrie dan grup MNC yang dipimpin Harry Tanoesoedibjo. "Hal ini seiring dengan koalisi Gerindra dengan Golkar, yang diketuai ARB. Serta dukungan HT pada pasangan Prabowo-Hatta," ujarnya.

Jumlah penonjolan Prabowo di TV One, bebernya, menanjak dari 32% periode 1-7 Mei menjadi 70% dalam periode 1-7 Juni. Sebesar 96% porsi pemberitaan positif dalam periode Juni pun diraup pasangan nomor urut 1 tersebut.

"Kedua pasangan itu sama sekali tidak mendapatkan berita negatif di TV One. Penonjolan Jokowi-JK hanya mencapai 16%. Keduanya hanya mendapat 4% pemberitaan positif. Porsi negatif TV One sepenuhnya dilimpahkan ke pasangan Jokowi-JK, masing-maing 80% untuk Jokowi dan 20% untuk JK," ucapnya.

Sementara, Metro TV yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menurutnya terbukti menjadi partisan melalui pemberitaan yang condong ke pasangan Jokowi-JK. "Pasangan Jokowi-JK memperoleh porsi pemberitaan tertinggi total 70% dan mendapat porsi pemberitaan positif 96%. Sementara untuk pemberitaan pasangan nomor urut 1 hanya 15% dan mendapat 100% porsi pemberitaan negatif di Metro TV," ujar Muhamad.

Muhamad sangat menyayangkan, Gugus Tugas yang di dalamnya ada KPU, Bawaslu, KIP, dan KPI tidak bisa berbuat banyak terkait kasus tersebut.