Kubu Prabowo Usulkan Pansus Pilpres, Jokowi: Tak Apa, Santai Saja

Pembentukan Pansus tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya dugaan kecurangan saat Pilpres 9 Juli 2014 lalu.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 07 Agu 2014, 15:05 WIB
Diterbitkan 07 Agu 2014, 15:05 WIB
Ini Markas Penentuan Kabinet dan Penyusunan Kebijakan Jokowi-JK
Di salah satu dinding ruangan terdapat burung garuda Pancasila dan peta Indonesia, Jakarta, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta yang duduk sebagai anggota parlemen melempar wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan penyelengaraan Pilpres 2014. Pembentukan Pansus tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti adanya dugaan kecurangan saat Pilpres 9 Juli 2014 lalu.

Terkait munculnya usulan tersebut, presiden terpilih Joko Widodo tak mau menganggap serius. Ia mengaku tetap santai, walaupun upaya tersebut bertujuan untuk menjegal keputusan KPU yang telah menetapkan dirinya sebagai presiden terpilih.

"Ya nggak apa-apa, santai saja. Itu jangan terlalu dibuat serius lah," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Jokowi pun mengaku bila pada akhirnya usulan Pansus tersebut berhasil digulirkan para politisi Senayan, dirinya tetap yakin pada 20 Oktober nanti dirinya tetap dapat melenggang ke Istana Negara. "Ya tetap yakin lah, masa ndak yakin," ucapnya.

Jokowi juga tak takut pihaknya akan mendapat banyak tekanan dengan akan munculnya berbagai manuver politik dari kubu Prabowo-Hatta bila pansus tersebut terbentuk.

"Liat wajah saya, kayak bagaimana? Santai saja. Nggak usah terlalu serius kan," tukas Jokowi.

Sebelumnya, Juru bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya menyatakan pihaknya akan membentuk Pansus kecurangan Pilpres di DPR.

"Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di sidang paripurna pertama DPR (setelah reses) akan digulirkan untuk dibentuk Pansus," kata Tantowi di Jakarta, Rabu 23 Juli lalu.

Pansus itu, jelasnya, nantinya akan membahas permasalahan Pilpres di 2014. Utamanya soal dugaan adanya kecurangan pada pemungutan suara.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya