BKN Minta Kepala Daerah Baru Poles PNS agar Lebih Profesional

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menitipkan pesan kepada para kepala daerah yang baru dilantik, agar bisa memoles aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di wilayah kerjanya menjadi lebih profesional. 

Zudan juga mengajak Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi di daerah, dapat memberdayakan para ASN dan mendorong PNS pada puncak karier tertinggi, dengan menciptakan budaya kerja profesional. 

"BKN mengajak kepala daerah membangun manajemen talenta untuk menyiapkan ASN berkualitas sesuai bidangnya, dan menerapkan sistem merit berdasarkan objektivitas kinerja dan kompetensi SDM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Terkait arahan efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Zudan  menginstruksikan seluruh ASN atau PNS bekerja secara digital. 

Ia mencontohkan BKN yang memiliki tugas dan peran pengelolaan manajemen terhadap 4,7 Juta ASN, dimana BKN melakukan pelayanannya melalui sistem digital. Oleh karena itu, menurutnya para ASN yang dilayani BKN juga harus ikut bergerak bersama secara digital. 

Terlebih sarana prasarana layanan BKN sudah disusun berbasis sistem digital. Semisal melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), untuk kepengurusan penetapan NIP CPNS/PPPK, penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk seluruh keperluan karier pegawai ASN, kenaikan pangkat, mutasi-pindah Instansi, hingga penetapan pensiun.

"Itu semua sudah dilayani berbasis sistem berbagi pakai. Sehingga instansi lain termasuk para ASN tidak perlu datang langsung ke kantor BKN," kata Zudan.

Zudan menambahkan, di BKN sudah melakukan profiling ASN lewat manajemen talenta dan sistem merit. Untuk mendukung program Asta Cita Presiden terhadap tata kelola SDM dalam konteks pengelolaan manajemen ASN Indonesia. 

"Kami saat ini fokus membangun manajemen talenta, memastikan SDM ASN dapat membantu menjalankan tujuan negara lewat program-program pemerintah saat ini," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia menilai, program pengelolaan manajemen ASN yang dijalankan di BKN harus seirama dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satunya aktif memetakan kebutuhan SDM ASN di berbagai sektor pemerintahan.  

"BKN secara perlahan sudah memulai dan membangun inovasi sejak pendahulu-pendahulu saya Kepala BKN sebelumnya. Salah satu contohnya yakni sistem rekrutmen ASN berbasis Computer Asissted test (CAT) yang berhasil mengubah paradigma sistem seleksi ASN yang mengedepankan transparansi," paparnya. 

"BKN juga mendorong kecepatan layanan dengan digitalisasi dan ke depan BKN akan terus mendorong pembangunan manajemen talenta nasional untuk memastikan meritokrasi terus berjalan," ujar dia. 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.

Mengutip Kanal News Liputan6.com, prosesi pelantikan di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 24 dan 25 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030. Mereka diberikan gaji pokok serta tunjangan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupatan/Kota Hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

Prabowo lalu mengambil sumpah jabatan para kepala daerah masa jabatan 2025-2030. Enam perwakilan kepala daerah maju ke depan sebagai simbolis. Keenam kepala daerah itu mewakili semua agama di Indonesia.

Para kepala daerah yang mewakili yakni, Gubernur Lampung Rahmat Mizani (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Protestan).