Jokowi Diminta Berantas Mafia dan Politik Transaksional

Liputan6.com, Jakarta - Terpilihnya Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden periode 2014-2019, diharapkan mampu menjadi arus balik bagi rakyat Indonesia yang selama ini belum merasakan kekayaan negara.
    
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di dunia. Namun hingga saat ini pemerintah belum juga dapat memaksimalkan kekayaan alam yang makin lama kian terkikis untuk kemakmuran rakyat.  Selama ini, kekayaan negara hanya dinikmati segelintir orang saja, baik di dalam maupun luar negeri.

Karena itu, Jokowi diminta melakukan perubahan. "Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu melakukan perombakan struktur politik. Politik transaksional yang selama ini merugikan harus segera diberantas," ujar Rohaniwan Katolik, Romo Benny Susatyo, saat diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Menurut Benny, kekayaan bangsa ini sudah lama dikuasai asing. "Memang zaman VOC telah berakhir. Tapi kita masih dikuasai mafia perantara. Mereka ini tidak kerja keras tapi paling menikmati kekayaan kita," kata Benny.

Jadi, lanjut Romo Beny, Jokowi akan menghadapi kekuatan besar dalam pemerintahannya jika berani memberantas mafia.

"Mafia-mafia di negara kita sengaja diciptakan untuk tetap eksis siapapun pemimpinnya. Kalau Jokowi tidak berani berantas mafia, berarti kita hanya berganti pemimpin saja. Ketergantungan terhadap asing dan mafia masih ada," ucap dia.

"Tapi jika Jokowi bisa menerobos mafia itu, Jokowi akan dikenang publik seperti Soekarno yang membantu menghantarkan peradaban kita," pungkas Romo Benny. (Sun)