Pakistan Beri Santunan Idul Fitri untuk Warganya yang Dibui di Uni Emirat Arab

Liputan6.com, Dubai - Konsulat Jenderal Pakistan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), mengumumkan akan menyalurkan paket bantuan Idul Fitri untuk para tahanan yang berasal dari negaranya.

Inisiatif itu sejalan dengan instruksi pemerintah Pakistan dalam menggelar program bantuan Idul Fitri bagi rakyat tidak mampu, termasuk untuk warga negaranya yang terlibat kasus hukum di UEA.

Dikutip dari Khaleej Times pada Sabtu (1/6/2019), tercatat sebanyak hampir 330 warga negara Pakistan ditahan Dubai dan beberapa kantong pekerja asing di wilayah utara UEA.

Bantuan Idul Fitri itu diberikan dengan cara mengumpulkan nomor rekening bank para tahanan --bisa diwakilkan oleh keluarga-- untuk kemudian ditransfer sejumlah nominal dalam mata uang rupee Pakistan.

Bantuan tersebut tidak bisa dikonversi langsung ke dalam mata uang dirham yang berlaku di UEA, melainkan harus ditukar melalui perwakilan pihak lambaga pemasyarakatan (lapas).

Uang itu diharapkan bisa digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan Idul Fitri, seperti pakaian, makanan, dan barang-barang lainnya.

Sebelumnya, Konsulat Jenderal Pakistan juga telah memfasilitasi pembebasan 103 tahanan, dan membayarkan ongkos pulang ke tanah air mereka.

Para tahanan terdiri dari mereka yang diampuni oleh Pemerintah UEA, karena telah menyelesaikan hukuman penjara, atau karena tidak mampu kembali ke Pakistan.

Sejumlah 49 tahanan lainnya dari penjara Ajman di utara Dubai, yang lekat dengan pemukiman pekerja kasar, akan segera dikirim kembali ke Pakistan.

Konsulat terkait mengucapkan terima kasih kepada semua donatur dan anggota masyarakat yang mendukung inisiatif di atas.

"Kami juga ingin dengan tulus berterima kasih kepada otoritas UEA atas kerja sama mereka," ujar perwakilan Konsulat Pakistan.

Konsulat Jenderal Pakistan juga mengumumkan paket bantuan Ramadan untuk 225 warga negaranya yang mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan mereka di UEA.

Mereka diketahui terpaksa tinggal di kamp-kamp pekerja yang tidak layak, di mana kehidupan mereka dipersulit oleh penahanan paspor dan pembayaran gaji yang ditunda.

Beberapa pekerja mengaku bahwa majikan mereka menahan gaji hingga enam bulan lamanya, dan hanya memberikan jatah makan yang minim.