Liputan6.com, Samarinda - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan pegawai honorer tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Itu berlaku untuk Lebaran 2023 ini.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Irwan menyebut pemerintah saat ini memandang rendah tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tidak ada komitmen terhadap tenaga kerja yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan, maupun profesi lainnya seperti tenaga pengajar.
“Komitmen Presiden Jokowi saat ini terhadap seluruh honorer benar-benar rendah. Eksistensi dan kerja keras honorer tidak berarti di mata pemerintah,” kata Irwan, Sabtu (1/4/2023).
Advertisement
Baca Juga
Baginya, masa depan tenaga honorer jadi gelap oleh pemerintahan sekarang. Tidak ada solusi dan perhatian serius yang menjamin kesejahteraan dan masa depan seluruh honorer di Indonesia.
“Jangankan mengangkat honorer 1,1 juta jadi PNS seperti presiden dulu. Malah sebelumnya ada rencana honorer dihapuskan,” kata Irwan dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.
Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan tahun ini honorer tidak dapat THR Lebaran. Padahal dahulu, sebutnya, tiap lebaran honorer dapat THR.
“Katanya ekonomi meroket, lalu ekonomi meroketnya dimana? Sediakan THR honorer saja tidak mampu,” kata Irwan.
Menurutnya, honorer juga pekerja dan anak bangsa. Tentu saja memiliki keluarga seperti orang tua, istri, dan anak.
“Lalu kemanusiaan dan keadilannya dimana? Saya minta kebijakan pemerintah ini dibatalkan. Harus ada solusi THR bagi honorer,” tegasnya.
Dia juga mengkritisi soal THR untuk ASN, TNI, dan Polri yang hanya 50% THR dibayarkan sebelum lebaran. Sementara pemerintah minta perusahaan agar bayarkan THR ke pekerja seminggu sebelum lebaran tetapi pemerintah sendiri tidak sanggup.
Simak juga video pilihan berikut: