Tak Hanya Indonesia, Pelayanan Jemaah Haji Malaysia di Armina juga Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta Jemaah Malaysia ternyata juga mengalami sejumlah layanan yang bermasalah selama prosesi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Selain tenda yang padat, distribusi makanan untuk jemaah haji Malaysia juga terlambat.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Tabung Haji Malaysia Dato Sri Syed Saleh saat berkunjung ke Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah di Syisyah, Jumat (8/7/2023).

"Selama Armina ada sejumlah masalah. Kita lihat di sini di antaranya dari segi ruang untuk jemaah haji di dalam kemah (tenda), terutama di Mina. Kedua, dari segi aturan makan minum agar lebih mengikut jadwal (tidak terlambat)," ujar Syed Saleh.

Syed Saleh hadir bersama 20 anggota delegasinya untuk bertukar pengalaman, utamanya terkait sejumlah persoalan yang dihadapi selama fase Armina. Dalam pertemuan ini, terungkap bahwa persoalan yang dialami sejumlah jemaah dari Indonesia dan Malaysia sama, khususnya saat di Armina.

Hal itu tak lain akibat kinerja Mashariq selaku penanggung jawab pelayanan Armina yang tidak profesional. Padahal, Mashariq adalah perusahaan swasta yang ditunjuk otoritas Arab Saudi untuk melayani jemaah haji dari beberapa negara di Asia Tenggara.

"Ketiga, kemudahan (fasilitas) dalam kemah di antaranya pendingin agar lebih diperbaiki lagi. Itu yang harus diberi perhatian," sambung Syed Saleh.

Dia juga berharap agar pelayanan di Muzdalifah diperbaiki lagi. Dia tidak ingin kemacetan yang membuat pengangkutan jemaah dari Muzdalifah ke Mina terlambat akan terulang lagi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang.

Syed Saleh bersyukur seluruh jemaah haji Malaysia bisa menjalani rangkaian ibadah haji di Armina dan tidak ada korban jiwa. Meski demikian, dia melihat ada sejumlah kekurangan dari segi layanan (perkhidmatan) dan fasilitas (kemudahan) yang disediakan Mashariq.

"Ini juga yang dihadapi saban tahun sebelum ini dan juga yang dihadapi oleh negara-negara lain. Jadi kita harus mencari satu penyelesaian jangka panjang dalam usaha kita untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, terutama sekali dari segi ruangan yang tidak cukup untuk jemaah haji kita. Apalagi bila kita melihat bahwa pada masa yang akan datang Kerajaan Arab Saudi juga ingin menambah lagi jemaah haji menjelang visi 2030," paparnya.

"Kita lihat juga dari segi fasilitas layanan dasar (kemudahan-kemudahan asas), bahkan masih harus diperbaiki lagi. InsyaAllah kita bersama dengan rombongan Indonesia senantiasa mempunyai perbincangan secara berterusan dengan pihak berwajib, termasuk Kementerian Haji, Mashariq, dan lainnya untuk memastikan bahwa apa yang berlaku (terjadi tahun ini) tidak akan berlaku lagi (terulang) pada tahun-tahun mendatang," Syed Saleh menambahkan.

Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief. Pertemuan dengan Tabung Haji Malaysia menjadi kesempatan bersama untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan pendapat tentang penyelenggaraan haji tahun ini.

"Kita berdiskusi tentang berbagai hal, terutama terkait berbagai layanan jemaah haji. Tampaknya, pengalaman dan catatan kita sama, ada pengkhidmatan atau layanan yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang, terutama dalam kerja sama kita dengan mitra kita di Saudi, khususnya dengan syarikah Masyariq ataupun lainnya, agar jemaah dari Indonesia ataupun negara lain seperti Malaysia bisa mendapatkan layanan yang memang sudah seharusnya. Dari segi tenda, kapasitasnya bisa lebih sesuai ke depan, boleh padat, tapi tidak over, gitu ya," ujar Hilman.

"Kemudian juga sanitasi ingin kita perbaiki ke depan, air bersih, makanan, suplainya, ketepatan waktunya. Apalagi Malaysia sama, jumlah lansianya cukup tinggi. Kita di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga urusan makan itu sangat penting dan sensitif untuk jemaah yang sudah sepuh," sambungnya.

Hilman berharap ke depan akan dapat dibuat satu pola pembahasan dan model penyelenggaraan haji yang lebih proporsional dan profesional di antara negara-negara di Asia Tenggara. Pembahasan ini juga akan melibatkan Pemerintah Arab Saudi. Sebab, perubahan juga terus terjadi di Saudi, termasuk perubahan dari muasasah menjadi Syarikah, sehingga ke depan harus lebih profesional.

"Mudah-mudahan ke depan tidak terulang, kesulitan-kesulitan yang dialami jemaah, seperti kasus di Muzdalifah, penjemputan sampai terlalu siang dan juga keterlambatan. Atau kesiapan infrastruktur tadi juga menjadi sorotan, baik di Arafah maupun Mina. Termasuk sanitasi air bersih itukan vital, tetap harus kita jaga sama-sama. Kita komunikasikan dengan baik pada Pemerintah Saudi secara formal," katanya.