DPRD Jateng Gelar Rapat Paripurna Secara Virtual, Bahas Penyampian Laporan Reses, Raperda,dan Pansus

Liputan6.com, Semarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, menggelar rapat paripurna secara virtual di ruang paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (28/3/2022).

Dengan agenda rapat antara lain, penyampaian laporan Reses, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Panitia Khusus (Pansus). Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Heri Pudyatmoko ini dibuka secara virtual, Senin (28/3/2022).

Saat membuka rapat, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan rapat ini, dilaksanakan secara virtual, untuk yang hadiri secara langsung hanya beberapa orang saja.

“Dalam rapat ini, anggota yang hadir fisik sebanyak 39 orang dan 58 hadir secara virtual sehingga totalnya 97 orang dari 119 orang Anggota DPRD,” kata Ferry.

Rapat itu juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa tengah, Taj Yasin Maimoen yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Soemarno.

Setelah dibuka, Ferry kemudian mempersilakan Taj Yasin untuk membacakan tanggapan atas Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT. SPJT. Dalam penyampaiannya, Taj Yasin menjelaskan bahwa perubahan bentuk hukum itu sebagai amanat Undang Undang dan penajaman pengaturan dalam raperda.

“Pada intinya diharapkan menjadi ruang untuk perusahaan agar bisa maju dan berkembang,” kata Taj Yasin.

Agenda selanjutnya yakni penyerahan laporan reses masa persidangan kedua Tahun Sidang 2021/2022 kepada Pimpinan DPRD (Pimwan). Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

Dilanjut secara maraton penyampaian laporan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Raperda tentang Pemberdayaan Ormas, dan laporan Pansus tentang Penanggulangan Covid-19. Penyampaian Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibacakan oleh Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Dwi Yasmanto. Dikatakannya, raperda itu disusun sebagai dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin.

“Kami berharap perda itu nantinya bisa ikut memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jateng,” kata Dwi.

Acara disusul dengan laporan Raperda PUG yang dibacakan Anggota Komisi E, Inna Hadianala. Ia mengatakan tujuan PUG itu untuk memastikan adanya kesetaraan peran dalam proses pembangunan daerah.

“Diharapkan, PUG itu bisa memberikan manfaat yang sama dari hasil pembangunan,” kata Inna.

Untuk laporan Bapemperda DPRD Provinsi Jateng mengenai Raperda Pemberdayaan Ormas, dibacakan Anggota Bapemperda Peni Dyah Perwitosari. Dikatakan, dalam rangka memberikan kepastian hukum, DPRD menyusun raperda tersebut yang telah dikonsultasikan ke Kemendagri.

“Kami berharap perda itu nantinya semakin mampu memberdayakan ormas untuk kepentingan masyarakat,” ujar Peni.

Diteruskan dengan pembacaan laporan non-raperda yakni Pansus Penanggulangan Covid-19. Dalam laporannya, Anggota Pansus Agung Budi Margono mengatakan ada rekomendasi khusus untuk pemprov.

Di antaranya Inspektorat perlu mengaudit semua kegiatan penanganan, BPK diminta mengaudit anggaran penanganan, perlunya perda penanganan non-bencana seperti pandemi, dan pelunya penambahan oksigen generator di setiap rumah sakit milik pemprov.

“Rekomendasi itu (diharap) dapat ditindaklanjuti gubernur dalam penanganan Covid-19 di Jateng,” ujar Agung.

Setelah mendengarkan laporan raperda dan pansus di atas, Ferry meminta persetujuan dari Anggota Dewan dan gubernur mengenai raperda untuk ditetapkan menjadi perda. “Apakah raperda diatas untuk ditetapkan menjadi perda dapat disetujui?” dan dijawab serentak oleh Anggota Dewan yang hadir fisik, “Setuju!”

Setelah disetujui, Ferry kembali mempersilakan Taj Yasin memberikan tanggapan atas 3 raperda tersebut. Dalam pendapat akhirnya, Taj Yasin mengaku sangat apresiatif dengan kinerja DPRD yang telah menyusun raperda.

“Diharapkan, perda nantinya menjadi payung hukum agar bermanfaat bagi masyarakat Jateng,” pungkas Taj Yasin.

Agenda terakhir yakni pembentukan Pansus I Pembahasan Tata Tertib & Tata Cara Pembentukan Raperda. Menjabat sebagai Ketua Pansus Muhammad Yunus dari Fraksi PAN dan Juli Krisdianto dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Pansus.