Pemkot Kediri Alokasikan Dana Kesehatan Warga Tahun 2022 Rp 36 Milyar, Dari Mana?

Salah satu alasan kenaikan anggaran seiring dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Feb 2022, 04:00 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2022, 04:00 WIB
Pemkot Kediri Alokasikan Dana Kesehatan Warga Tahun 2022 Rp 36 Milyar, Dari Mana?
Ilustrasi kenaikan cukai rokok menjadi salah satu sumber penghasilan Pemkot Kediri untuk membiayai warganya mendapat layanan kesehatan maksimal. (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Pemkot Kediri Jawa Timur menganggarkan puluan milyar untuk menjamin warganya menikmati fasilitas kesehatan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Pemkot Kediri menganggarkan hingga Rp 36 milyar pada APBD tahun 2022 untuk membantu kesehatan warga. Anggaran tersebut diambil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kepala Dinkes Kota Kediri, dokter Fauzan Adima menyebutkan, anggaran kesehatan tersebut naik Rp 1 milyar dari tahun lalu yang hanya Rp 35 milyar.

"Jadi ada kenaikan ya," kata dia dilansir Antara, Minggu (6/2/2022).

Dia menjelaskan, kenaikan anggaran tersebut seiring dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Diketahui, inpres tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022. Oleh karena itu, dia berharap, kenaikan anggaran bisa lebih memberi layanan optimal kepada masyarakat terutama warga kurang mampu.

Menurutnya, Pemkot Kediri sudah melakukan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang perkembangannya dilakukan sejak 2018 untuk UHC. Bahkan, saat ini cakupan program JKN di Kota Kediri sudah mencapai 96 persen.

Saksikan video pilihan berikut ini

Komitmen Pemda

Pemkot Kediri Alokasikan Dana Kesehatan Warga Tahun 2022 Rp 36 Milyar, Dari Mana?
Sejumlah batang rokok ilegal diperlihatkan petugas saat rilis rokok ilegal di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Kalau di Kota Kediri sudah sejak 2018 sudah mulai progress untuk UHC. Di Kota Kediri (kepesertaan) sampai saat ini sudah sekitar 96 persen. Itu kepesertaan ada yang dari pusat, dari provinsi dan dari pemkot. Kalau pemkot, sekitar 70 persen di-back up dari dana cukai itu," kata Fauzan.

Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga mengizinkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dimanfaatkan, salah satunya untuk mengasuransikan warganya di BPJS Kesehatan. Pemkot memberikan dana Prodamas senilai Rp100 juta per RT per tahun.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan pemerintah kota berkomitmen memberikan layanan kesehatan optimal untuk masyarakat.

Pemkot Kediri sudah menerapkan UHC, mengasuransikan kesehatan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat dengan syarat sebelumnya belum pernah ikut asuransi. Menurut Wali Kota, dengan program UHC ini masyarakat sangat terbantu. Mereka tidak lagi harus memikirkan biaya berobat, sebab sudah dibantu oleh Pemerintah Kota Kediri.

"Alhamdulillah terbantu dengan punya JKN ini, mereka tidak usah memikirkan apapun biaya kalau mau berobat. Ini gratis," kata wali kota.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya