Ambisi Nol Emisi dari Sampah, KLHK Targetkan Tak Bangun TPA Baru Mulai 2030

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan Indonesia bisa mencapai target nol emisi dari sektor sampah. Sejumlah langkah disiapkan demi mencapai target ambisius tersebut.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Sayid Muhadhar, menguraikan salah satu aksi mitigasi yang akan dilakukan secara bertahap dan komprehensi adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan metode lahan urug saniter. Pemerintah menargetkan metode itu diterapkan di seluruh TPA pada 2025.

"Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emission dari sektor sampah. Komitmen kami di pusat ini kami tunjukkan dengan mendorong kabupaten/kota mulai dari gerakan bersih sampah seperti yang telah kita laksanakan tadi," kata Sayid di Bank Sampah Bersinar, Kecamatan Baleendah, Bandung, Sabtu, 18 Februari 2023, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Minggu, 19 Februari 2023.

Berdasarkan buku Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi, metode lahan urug saniter yang dikenal pula dengan sebutan sanitary landfill adalah pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah. Kemudian, sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah sebagai lapisan penutup, lalu dipadatkan.

Cara tersebut memerlukan sejumlah persyaratan, di antaranya tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, dan alat-alat besar guna menimbun tanah. Metode ini bermaksud menggantikan open dumping yang diterapkan di TPA saat ini. Sistem itu hanya membuang sampah secara terbuka dan terbukti menimbulkan beragam masalah lingkungan, seperti bau, tidak estetis, dan jadi sumber penularan penyakit.

KLHK juga menargetkan tak lagi membangun TPA baru mulai 2030. Sayid menyatakan, penggunaan TPA akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir, serta landfill mining sudah mulai dilakukan. Landfill mining adalah penambangan lahan urug zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali, sehingga memperpanjang masa pakai TPA.

"Kalau TPA yang sudah ada, tidak apa-apa berjalan, tapi tidak lagi membangun yang baru. Langkah-langkah kita seperti ini tidak boleh bosan (dilakukan) karena lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan," katanya.

TPA, sambung dia, juga akan memanfaatkan gas metan yang dihasilkan pada 2050. Gas metan bermanfaat sebagai sumber energi, tapi belum dikelola secara baik di Indonesia.

Sementara mulai 2031, Sayid menyebut, pihaknya akan mengupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar. Fasilitas pengelolaan sampah, seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada 2050, operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. 

Pemerintah juga akan mengintensifkan kegiatan pemilahan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap. Menurut Sayid, seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dioptimalkan agar timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berkurang.

Namun, semua bisa diwujudkan bila seluruh elemen aktif berpartisipasi. Sejauh ini, tingkat pemilahan sampah dari rumah secara nasional disebut masih di angka tujuh persen, atau mencapai 15 persen di level DKI Jakarta. Angka tersebut masih jauh dari ideal untuk mendorong ekonomi sirkular dari sampah.

"Kalau milah sampah, kami dapat apa, itu yang paling sering ditanyakan. Kesadaran warga itu tergantung dari apa yang didapatkan. Membangkitkan kesadaran tidak mudah kalau memang tidak memberikan semacam payback bagi masyarakat. Itu tantangan pemda," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam sebuah acara di Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2023.

Asep menyebut, pemilahan sampah bisa dimulai dengan membaginya menjadi tiga kategori dulu, yakni organik, anorganik, dan B3. Sampah anorganik selanjutnya diminta dikomposkan atau dibuat maggot. Sementara, sampah anorganik bisa disalurkan ke bank sampah yang jumlahnya tercatat sudah sekitar 3.000 buah di seluruh Jakarta. Sampah B3 memerlukan penanganan khusus sehingga semestinya tidak dicampur dengan jenis sampah lain.

Sementara, Bupati Bandung Dadang Supriatna mendukung rencana KLHK untuk tidak lagi membangun TPA baru pada 2030. Pemerintah mengaku akan memanfaatkan Bank Sampah, serta membangun tempat pengelolaan sampah induk di setiap desa di Kabupaten Bandung.

"Kami akan ada tiga pengelolaan Bank Sampah di suatu titik tempat, ada pengelolaan sampah yang sifatnya organik dan yang kedua RDF. Jika itu dapat berjalan dengan baik, rencananya akan membangun sebanyak tujuh (tempat) pengelolaan sampah," kata Dadang.

Ia mengklaim bahwa Pemda Bandung sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi volume sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPA. Ia mengaku telah belajar dari pengalaman insiden longsoran sampah TPA Leuwigajah di Cimahi Jawa Barat pada 21 Februari 2005 yang merenggut ratusan nyawa.

"Kabupaten Bandung menghasilkan sampah dari sampah rumah tangga sekitar 1.280 ton setiap harinya. Tapi, berkat kerja sama semua pihak dalam memilah dan mengelola sampah, dari 1.280 ton ini hanya menyisahkan 400 ton saja," ujar Dadang.