Thailand Kembali Tunda Pemungutan Pajak Turis Senilai Rp134 Ribu, Kapan Berlakunya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Sudawan Wangsuphakijkosol menginformasikan bahwa alih-alih sepenuhnya dibatalkan, pajak turis hanya akan ditunda penerapannya. "Pemungutan pajak wisatawan akan ditunda sampai situasi pariwisata lebih baik," kata dia, dilansir dari The National Thailand, Jumat (22/12/2023).

Ia menyambung, "Meski tarifnya tidak tinggi, kami melihat biaya tersebut dapat memengaruhi rencana perjalanan dan sentimen banyak wisatawan asing. Sudawan berkata bahwa sektor pariwisata memerlukan waktu lebih lama untuk pulih pascapandemi.

Pada Februari 2023, pemerintah Thailand sebenarnya telah menyetujui rencana kementerian memungut biaya pajak sebesar 300 baht (sekitar Rp134 ribu) dari turis asing yang mengunjungi Thailand melalui udara dan biaya 150 baht (sekitar Rp67 ribu) dari pengunjung melalui darat atau laut.

Namun, tidak ada waktu khusus yang ditetapkan untuk memulai pemungutan pajak turis. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand Arrun Boonchai mengatakan pengumuman tentang penundaan penerapan pajak turis sedang diselesaikan untuk dipublikasikan di Royal Gazette.

Ia menambahkan bahwa tidak ada kerangka waktu khusus untuk penundaan tersebut. Artinya, Thailand belum menetapkan waktu dimulainya pemungutan pajak bagi turis asing.

Sudawan menyebut, sebagian pajak yang dikumpulkan rencananya akan mencakup asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi turis asing. Dengan penundaan pengumpulan pajak, ia mengatakan kementerian akan mencari anggaran sebesar 50 juta baht untuk menutupi biaya jika turis asing terluka atau jatuh sakit selama berada di Thailand.

Arrun mengatakan, Perdana Menteri Srettha Thavisin setuju dengan rencana untuk mencari anggaran sebesar 50 juta baht. Ia menambahkan bahwa kementeriannya akan mengangkat masalah ini pada pertemuan Kabinet minggu depan.

Pada Mei 2023, Yuthasak Supasorn, mantan gubernur Otoritas Pariwisata Thailand (TAT), mengatakan bahwa pemerintah baru akan memutuskan pajak wisatawan karena metode pengumpulannya belum diatur.

Yuthasak mengatakan, para operator di industri pariwisata telah meminta kerangka waktu lebih fleksibel ketika Kementerian Pariwisata dan Olahraga negara itu mengusulkan dimulainya pengumpulan pajak pada Juni 2023. Ia mengatakan ada seruan agar pajak turis ditunda sampai industri pulih sepenuhnya, yang diharapkan terjadi tahun depan.

Selama musim liburan, yakni pada 22 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 TAT memperkirakan kedatangan 1,18 juta wisatawan asing, naik 56 persen dari periode yang sama tahun lalu, kata Gubernur TAT Thapanee Kiatphaibool.

Ia menambahkan bahwa pendapatan dari pengunjung asing selama periode tersebut diperkirakan mencapai 41,7 miliar baht, meningkat 60 persen dibandingkan tahun lalu.

TAT juga memperkirakan peningkatan wisatawan Thailand selama musim liburan, yakni 3,75 juta wisatawan, naik 10 persen dari tahun lalu, menghasilkan perkiraan pendapatan sebesar 12,7 miliar baht, naik 11 persen daripada periode yang sama tahun lalu.

"Festival Tahun Baru akan menghasilkan pendapatan gabungan sebesar 54,4 miliar baht dari pasar domestik dan luar negeri, meningkat 44 persen dari periode yang sama tahun lalu," kata gubernur TAT.

Seiring melonggarnya aturan perjalanan yang sempat barlaku ketat akibat pandemi COVID-19, gerombolan turis asing mulai kembali ke destinasi-destinasi favorit, termasuk Asia Tenggara. Tahun ini, Thailand ada di belakang Malaysia dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Negeri Jiran menerima 26,1 juta turis asing antara Januari dan November 2023, menurut data yang dikumpulkan kementerian pariwisata negara-negara kawasan. Melansir VN Express, 20 Desember 2023, Thailand berada di urutan kedua dengan 24,6 juta wisatawan pada periode yang sama.

Posisinya diikuti Singapura dengan 12,4 juta wisatawan dan Vietnam dengan 11,2 juta turis asing. Sementara itu, Indonesia, Filipina, dan Kamboja mencatat kurang dari 10 juta kedatangan wisatawan mancanegara dengan interval waktu yang berbeda.

Pada akhir November 2023, Filipina mencatat hanya 4,6 juta wisatawan asing, sementara Indonesia dan Kamboja masing-masing menyambut 9,5 juta dan 4,4 juta sampai Oktober 2023. Tahun ini, negara-negara Asia Tenggara berlomba menarik wisatawan asing dengan kebijakan imigrasi yang fleksibel.

Mulai 1 Desember 2023, Malaysia memberlakukan aturan bebas visa selama 30 hari bagi warga negara China daratan dan India, serupa dengan yang dilakukan Thailand. Menteri Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing berharap kedatangan wisatawan akan terus meningkat menyusul penerapan kebijakan itu, The Star melaporkan.

Pada 2019, Malaysia mencatat 26,1 juta pengunjung internasional, sebelum turun sebesar 83,4 persen jadi 4,33 juta pada 2020, tahun ketika wabah COVID-19 pertama kali muncul. Tahun berikutnya, jumlahnya anjlok jadi hanya 130 ribu sebelum kembali meningkat jadi 10,1 juta pada 2022.

Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menyeleksi 20 negara yang diusulkan untuk mendapat fasilitas bebas visa kunjungan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Pemilihan 20 negara tersebut berdasarkan pada beberapa faktor. Di antaranya, tingkat kunjungan wisatawan dari negara tersebut ke Indonesia, pendapatan per kapita di negara tersebut, dampak ekonomi, asas timbal balik, dan aspek keamanan.