Menpar Widi Sesalkan Kasus Pemerasan Polisi pada Wisman di Konser DWP: Kemenpar Mohon Maaf

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyesalkan kasus pemerasan polisi kepada sejumlah wisatawan asing yang menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu merugikan serta memberikan citra negatif di tengah upaya pemerintah dalam mendorong promosi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.

"Kementerian Pariwisata menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini," kata Menpar Widi dalam rilis yang diterima Tim Lifestyle Liputan6.com, Senin (23/12/2024).

Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan promotor acara dan kepolisian, untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejak informasi dan keresahan wisatawan muncul ke publik. Widi mengapresiasi Polri yang telah menangkap 18 polisi terduga kasus pemerasan.

Menurutnya, langkah cepat Polri itu menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Kami mendukung Polri dalam pencegahan praktik penyalahgunaan narkoba dan langkah-langkah penegakan hukum tanpa mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan juga masyarakat. Kami siap berkolaborasi lebih kuat dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," sambung Widi.

Kasus bermula usai seorang penonton konser DWP asal Malaysia mencuit pengalaman tak menyenangkannya saat di Jakarta. Pemilik akun X @Twt_Rave menyebut polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urine mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia.

 "Oknum polisi juga diduga memeras uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta RM atau setara Rp32 miliar. Bahkan, ada klaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urine narkoba mereka negatif," tulis akun tersebut.

Unggahan itu lantas ramai di jagad X hingga 261 ribu penayangan, bahkan ada tagar #polisimaling disematkan di unggahan. Menurut akun tersebut penonton asal Singapura dan Thailand juga ada yang terkena pemerasan tersebut.

Di keterangan unggahan itu juga menyertakan sindiran, "Ish ish ish best country ever," (negara terbaik yang pernah ada). Para pengguna X diajak untuk mengunggah ulang konten untuk membuat jera oknum.  

Warganet pun ramai berkomentar. "Reputasi buruk untuk Indonesia, kalian serius menginginkan itu?" tulis warganet. "Gegara satu instansi satu negara kena," balas warganet Indonesia yang merasa geram. "Bikin malu satu negara," sambung warganet lain. 

Menanggapi aduan yang heboh di media sosial, pihak Polda Metro Jaya mengatakan sedang mendalami laporan seorang penonton dari Malaysia yang diduga ditangkap dan diperas oleh oknum anggota polisi. Mengutip kanal News Liputan6.com, Mabes Polri turun tangan dengan mengamankan aparat tersebut.

"Mabes Polri telah menindak lanjuti melalui Divisi Propam Polri dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu,” kata Truno dalam keterangan pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan 18 anggota Polri yang terlibat kasus pemerasan pada gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) harus dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dan dan diproses dengan pidana pungutan liar (pungli) sebagaimana pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kasus tersebut bukan hanya mempermalukan institusi Polri, tetapi mempermalukan bangsa dan negara. Oknum pelaku tidak cukup diberi sanksi demosi, tetapi PTDH," ujar Bambang dilansir Antara, Sabtu, 21 Desember 2024.

Menurut Bambang, perbuatan 18 anggota polisi itu telah merusak citra pariwisata Indonesia, terutama sektor MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) yang tengah digalakkan pemerintah. Padahal, kata Bambang, Indonesia dalam sektor MICE, termasuk acara hiburan dan olahraga, sudah tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. 

"Dampaknya bukan hanya berhenti pada pemberian sanksi etik dan disiplin 18 oknum itu saja, tetapi ada kerugian negara. Promosi pariwisata yang menggunakan anggaran besar dirusak oleh perilaku oknum-oknum polisi yang tak memiliki awareness pada negeri dan hanya mengejar kepentingan individu dan kelompoknya," ucap Bambang.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menjelaskan Kemenpar bersama pemangku kepentingan event Indonesia, termasuk Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), senantiasa berkomitmen untuk terus menghadirkan event-event yang berkualitas dan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sepanjang 2024, Kemenpar mendukung penyelenggaraan 175 event daerah (KEN dan Non KEN), 31 event internasional, dan 101 event nasional. Dukungan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan dampak ekonomi sektor pariwisata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Dukungan terhadap event nasional dan internasional di Indonesia ini tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan dan memperkuat citra baik Indonesia ke mata dunia internasional. "Kemenpar akan terus meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait event untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton atau wisatawan agar dapat terjamin dengan baik," ujar Vinsen.