Dukung Pemerintah Tingkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, Akulaku Siapkan Program

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan pembiayaan berbasis digital PT Akulaku Finance Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan langkah penyempurnaan produk yang tengah dilakukan pada Buy Now Pay Later milik PT Akulaku Finance Indonesia.

"Perusahaan berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur dan menjalankan bisnis sesuai dengan kerangka hukum dan kepatuhan," ujar Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga di Jakarta melalui keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).

Akulaku Finance Indonesia diketahui memiliki produk pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later dan juga cicilan di dalam platformnya.

Efrinal menjelaskan, dalam pelaksanaannya, perusahaan berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akulaku Finance Indonesia menjalankan bisnis sesuai dengan kerangka hukum dan kepatuhan.

"Hal ini merupakan salah satu misi PT Akulaku Finance Indonesia, di mana turut aktif berperan serta mendukung kebijakan dan kegiatan otoritas terkait dan pemerintahan untuk mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lndonesia," papar Efrina.

Menurut dia, Akulaku Finance Indonesia cukup aktif untuk menggerakkan upaya peningkatan literasi keuangan di berbagai kalangan, termasuk di kalangan usia muda dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Berbagai program literasi tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai inisiatif edukasi keuangan berkelanjutan di berbagai daerah dengan menggandeng universitas maupun kelompok komunitas," terang Efrina.

Adapun PT Akulaku Finance Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan berbasis digital bagian dari ekosistem Akulaku Group yang menghadirkan produk Akulaku PayLater.

Akulaku PayLater merupakan solusi layanan buy now pay later (BNPL) dan cicilan yang memungkinkan penggunanya bertransaksi di berbagai platform e-commerce maupun ritel luring dengan menggunakan limit kredit yang tersedia.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT Akulaku Finance Indonesia tersedia di berbagai platform e-commerce teratas di Indonesia.

Sebelumnya, Hasil riset Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menunjukkan bahwa ada tiga tantangan utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia, yaitu regulasi yang belum memberikan kepastian hukum, kelembagaan yang masih tumpang tindih, dan alokasi pendanaan hijau yang belum menjadi prioritas dalam APBN ditambah dengan sistem evaluasi finansial yang belum transparan.

Analis Ekonomi Politik LAB 45, Rionanda Dhamma Putra menyatakan bahwa kajian yang dilakukan berfokus kepada alasan di balik tantangan tersebut dan cara yang dapat ditempuh untuk diatasinya, termasuk bentuk konkret dari proyek yang dapat dilakukan untuk mempercepat jalan Indonesia menuju ekonomi hijau.

“Indonesia perlu bergerak dari posisi pendanaan tidak optimal dan regulasi-kelembagaan yang tidak efektif pada tahun 2022 menuju posisi pendanaan optimal dan regulasi-kelembagaan efektif pada tahun 2045. Kita hanya punya waktu hingga tahun 2030 untuk melakukan gerakan itu,” ungkapnya dikutip Minggu 22 Oktober 2023.

Di sisi rekomendasi kebijakan, riset LAB 45 memberikan masukan berupa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ekonomi Hijau, penataan kembali sektor-sektor prioritas, pengalihan subsidi BBM menuju mobilitas umum, dan penentuan megaproyek Hijau secara spesifik dengan memberikan Pumped Hydro Energy Storage (PHES) sebagai contoh.

Kemudian, Curriculum Mentor and Advisor Think Policy, Nariswari Nurjaman menambahkan mengenai bagaimana pengukuran kinerja ekonomi yang ada saat ini, seperti pertumbuhan PDB belum memasukkan elemen kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam.

Inilah yang membuat perombakan headline figures yang dipakai untuk menilai kinerja perekonomian diperlukan untuk memasukkan kesadaran akan keberlanjutan di masyarakat.

“PDB Indonesia terlihat besar saat ini, namun belum dapat mencerminkan komitmen nasional dalam menjaga lingkungan, sehingga perlu bagi kita untuk mengubah paradigma kita dalam mengukur kinerja ekonomi demi menyusun strategi yang lebih komprehensif untuk menyongsong transisi ekonomi hijau,” jelas Nariswari.

Sementara itu, Ketua Career Development and Alumni Centre (CDAC) UMSU, Sukma Lesmana menjelaskan bagaimana tren akuntansi kontemporer memasukkan aspek Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) ke dalam pelaporan keuangan.

Dia memaparkan bahwa tren ESG yang ada saat ini memungkinkan transformasi ekonomi hijau untuk berlangsung secara kolaboratif di antara sektor publik dengan sektor swasta.

“Keberadaan ESG membuat praktik akuntansi saat ini memberikan bobot yang makin besar akan pelaporan dan penghitungan dampak lingkungan dari operasional sebuah perusahaan,” katanya pada kesempatan tersebut.

Maka dari itu, seminar ini menyajikan perspektif dari ilmu ekonomi, akuntansi, dan kebijakan publik mengenai bagaimana Indonesia dapat meniti jalan transformasi ekonomi hijau untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.