Poempida Hidayatullah: RUU Pilkada Bikin Biaya Politik Jadi Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuai berbagai polemik. Sebab, jika RUU ini disahkan oleh DPR dipastikan pemilu langsung untuk memilih walikota dan bupati akan dihapus dan akan dipilih melalui DPRD seperti masa lalu.

Politisi tersebut berpendapat, jika nantinya RUU itu disahkan DPR, dikhawatirkan dapat membuat biaya politik di DPRD lebih besar, meski tujuan dari RUU Pilkada adalah menghemat biaya dalam melaksanakan pemilu langsung.

"Malah jadi politik uangnya lebih mahal di DPRD-nya. Tidak ada jaminan jika melakukan itu pilkadanya jadi lebih efisien. Mungkin dari APBN bisa lebih efisien tapi DPRD cost politiknya bisa lebih mahal," kata Poempida di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menduga, nantinya DPRD dapat memainkan harga suara dalam pemilihan kepala daerah jika RUU itu disahkan.

"Kekuasaan DPRD bargaining politiknya bisa lebih gede. Kita nggak tahu nanti harga-harga suaranya berapa, ngeri juga," tambah Poempida yang bersama Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid belum lama ini melayangkan gugatan perdata kepada Aburizal Bakrie atau Ical dan menuntut ganti rugi senilai Rp 1 triliun atas pemecatan mereka.

Jika nantinya kepala daerah terpilih lewat DPRD, kata Poempida, hal itu belum tentu sama dengan keinginan rakyat.

"Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak diinginkan oleh masyarakat tapi terpilih di DPRD. Bagaimana pertanggungjawabannya ke masyarakat," ucap dia. (Ans)