PDIP: Tolak Pilkada Lewat DPRD Bukan Takut Kehilangan Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menjadi salah satu partai yang mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh rakyat secara langsung. Dukungan itu bukan karena PDIP takut kehilangan kekuasaan.

"PDIP bukan takut kehilangan kekuasaan. Kami menjalankan konstitusi. Di situ ditulis, kedaulatan ada di tangan rakyat," ujar politisi PDIP Rahadi Zakaria dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Menurut anggota Panja RUU Pilkada itu, tidak ada garansi Koalisi Merah Putih yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD solid sampai ke daerah. Perebutan kekuasaan pasti terjadi saat penyelenggaraan pilkada DPRD dilakukan.

"Memang ada garansi anggota Koalisi Merah Putih, PPP misalnya akan terus jadi pengikutnya? Tidak seperti itu. Perebutan kekuasaan pasti ada," ujar Rahadi.

Dalam diskusi, pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad mengatakan, para pendahulu bangsa melalui UUD 45 mewariskan sistem musyawarah. Sudah seharusnya asas Pancasila dilaksanakan dengan baik.

"Sistem perwakilan ini memiliki nilai kearifan Indonesia. Masak ajaran Soekarno mau ditabrak dengan pemilihan langsung," kata Herdi.

Herdi menuding, begitu kerasnya PDIP menolak RUU Pilkada karena tidak mau kehilangan kursi kepala daerah. Jika RUU Pilkada disahkan, koalisi Jokowi-JK hanya mendapat 3 kursi kepala daerah.

"PDIP ini haus kekuasaan karena hanya 3 daerah yang dikuasai koalisi Jokowi-JK. Sisanya Koalisi Merah Putih yang menguasi daerah itu," ucap Herdi. (Sss)