Tagih Janji Qatar Investasi Rumah, Menteri PKP Akan Colek Standar Chartered

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan rombongan tiba di Doha, Qatar dalam rangkaian kunjungan kerja di luar negeri. Salah satunya, menemui sejumlah investor guna mendorong investasi program 3 Juta rumah.

"Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Sabtu (12/4/2025).

Salah satu investor yang bakal ditemui yakni bank multinasional Inggris, Standar Chartered. Dalam kunjungan ini, Maruarar alias Ara turut didampingi oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," terang Ara.

Adapun Qatar merupakan salah satu negara yang berjanji akan berinvestasi di program 3 Juta Rumah milik Prabowo Subianto. Hal itu sempat diutarakan oleh Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Selain dari Pemerintah Qatar yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Indonesia pada awal Januari 2025 lalu, Hashim mengatakan, selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan MoU dengan investor dari Uni Emirat Arab (UEA).

Hashim juga mengutarakan, juga sudah ada minat investor dari Turki yang berencana membangun sekitar 50 ribu unit. Lalu investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit.

Beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program pembangunan 3 juta rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam hal ini, Ara menyatakan akan bersurat kepada KPK, agar dapat diberikan izin untuk mengelola aset-aset tanah sitaan yang ada di KPK. "Kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pihaknya akan mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah sitaan dari kasus korupsi yang sudah inilah. 

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Adapun dalam penyaluran bantuan perumahan, Ara mengatakan, Kementerian PKP akan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.

Selain terkait data, Menteri PKP juga mendapatkan kepastian hukum dari KPK terkait pelaksanaan CSR pembangunan rumah yang diperbolehkan secara hukum. 

"Kemudian juga kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga dalam beberapa hal soal data, soal peningkatan SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum. Sehingga kami akan dalam waktu dekat akan merumuskan rencana kerja sama," tuturnya.

Kolaborasi dengan swasta juga digencarkan Ara dalam program 3 juta rumah ini. Termasuk dengan dua bos pengembang besar, yakni CEO Lippo Group James Riady dan pemilik Sinar Mas Group Franky Oesman Widjaja.

Sinergi ini berawal ketika Ara dan rombongan berkeliling meninjau contoh rumah komersil di Park Serpong, Kabupaten Tangerang, beberapa waktu lalu Dengan luas bangunan 40 meter persegi dan punya dua kamar tidur, Ara kagum dengan desain minimalis rumah komersil seharga Rp 390 juta tersebut. 

Oleh karenanya, Ara meminta izin kepada James Riady selaku pemilik proyek perumahan baru itu, untuk meminjam desain rumah milik perusahaannya, agar bisa digunakan pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

"Jadi pak James, terus terang aja, kalau desain luar biasa. Jadi izin ya, saya kan sekarang sebagai pemerintah, kepentingan rakyat, negara, nomor satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh enggak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah?" ungkapnya. Permohonan itu pun segera diiyakan James.

Melanjutkan omongan itu, James melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya untuk memberantas kemiskinan. Itu tergambar lewat program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digiatkan. 

"Program besar ini adalah program perumahan, dan tidak ada orang yang lebih tepat lagi dari menteri kita, yang mengerti politiknya bagaimana supaya itu bisa terwujud," ungkap dia.

James yang juga merupakan seorang pimpinan Kadin Indonesia, mendorong para pengusaha di berbagai daerah untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah. "Kita di sini juga terus mendorong supaya Kadin seluruh Indonesia ikut ambil bagian daripada program 3 juta rumah," imbuhnya.