Alasan KIH Belum Setorkan Nama Calon Pimpinan Komisi DPR

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura plus PPP hingga saat ini belum juga menyetor nama-nama kadernya untuk ditempatkan di pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Sementara Ketua DPR Setya Novanto sudah meminta kepada KIH agar segera menyetorkan nama-namanya, serta meminta jangan mempersulit Pimpinan DPR.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah pun punya alasan terkait molornya penyerahan nama-nama yang dimaksud.

"Jadi begini lho, kita bukan menunda-nunda kinerja anggota dewan. Ya karena belum menyerahkan alat kelengkapan dewan dan badan-badan di DPR. Karena bagi kami pengiriman nama-nama di AKD, badan di DPR itu satu tarikan nafas dengan penyusunan alat kelengkapan dewan dan badan," kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).

Dia pun menyebut kalau molornya penyerahan nama ini karena pihak KIH ingin menginginkan fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) bisa bermusyawarah untuk mengedepankan semangat gotong royong menyusun AKD serta badan.

Basarah pun menepis kalau tarik ulurnya ini dianggap memperlambat kinerja anggota dewan. Justru cara ini untuk mencegah DPR menjadi lembaga demokrasi yang diktator mayoritas.

"Sikap ini kami lakukan untuk mencegah agar DPR tidak jadi lembaga demokratis diktator mayoritas. Kalau itu yang terjadi, maka kerusakan DPR akan lebih parah lagi.  Ya toh. Ini kan tak bisa dipisahkan karena kami menginginkan agar fraksi-fraksi di KMP bisa bermuswarah mengedepankan semangat gotong royong untuk menyusun AKD dan badan-badan," beber dia.

Ia menuturkan, dinamika politik dan anomali atau penyimpangan demokrasi yang terjadi pada proses pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan MPR harus segera berkesudahan dan dibentuk secara musyawarah mufakat.

"Di mana parpol pemenang pemilu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pimpinan DPR dan MPR. Jadi, persepsinya diluruskan, bukan KIH ingin menghambat kerja anggota dewan," tutur dia.

Basarah mengaku, jika KIH akan menyetorkan nama-nama untuk AKD dan badan-badan di DPR secepatnya, sambil melakukan lobi-lobi dengan kubu KMP agar mekanisme pemilihannya bisa dilakukan lewat cara musyawarah mufakat.

"Inimencegah jangan sampai terjadi anomali demokrasi, terjadi lagi dalam pemilihan AKD serta badan. Kami terus melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi KMP. Sebab kalau proses politik yang mengedepankan diktator mayoritas ini kami diamkan, maka 5 tahun DPR ini menjadi tidak siap anggoota DPR ini," tandas Basarah.