Tanggapan Megawati Terkait Rencana Jokowi Menaikkan Harga BBM

Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri enggan menanggapi langkah pemerintahan Jokowi-JK yang akan menaikan harga BBM.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 05 Nov 2014, 13:52 WIB
Diterbitkan 05 Nov 2014, 13:52 WIB
(Lip6malam) Megawati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun waktunya belum ada yang memastikan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden sendiri.‎

Kebijakan pemerintah Jokowi ini berbeda dengan sikap partainya, PDI Perjuangan, selama ini. Dalam 10 tahun terakhir berada di luar pemerintahan, PDIP selalu menolak keras kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi.

Lalu, apa tanggapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri  terkait kepastian pemerintah Jokowi yang akan menaikkan BBM? Presiden RI ke-5 itu tampak irit berkomentar. Mega mengaku dirinya tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi hal tersebut.

"Oh, saya tidak ada relevansinya yah. Maaf, maaf," ujar Mega usai menghadiri acara peresmian bangunan di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), Jalan Hang Lekiu III, nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (5/11/2014).

Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah PDIP  akan bersikap kritis kepada pemerintah Jokowi-JK bila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.  Sambil terus berjalan, Mega tidak mau menjawab seluruh pertanyaan wartawan. Ia pun langsung masuk ke mobil  pribadinya bernomor polisi B 1 PDI.
‎
‎Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyatakan kenaikan harga BBM subsidi tak bisa ditunda. "Saya kira seluruh negeri sudah tahu. Baik itu pada pengamat, ekonom, politisi, semuanya sudah paham permasalahan BBM subsidi ini. Apakah kita bisa menunda? Rasanya tidak," katanya di kantor Kementerian ESDM, pekan lalu.
 
Sudirman mengungkapkan, anggaran subsidi untuk BBM dalam lima tahun terakhir sudah mencapai Rp 1.300 triliun, anggaran tersebut lebih besar jika dibanding dengan anggaran kesejahteraan rakyat.
 
"Anggaran kesejahteraan rakyat hanya Rp 600 triliun, kalau ditambah infrastruktur sekitar Rp 500 triliun. Bayangkan mengeluarkan uang tetapi tidak tepat sasaran, rakyat terkorbankan," paparnya.
 
Karena itu, Sudirman melanjutkan, saat ini Pemerintahan Jokowi sedang mempersiapkan kenaikan harga BBM subsidi tersebut. "Sekarang masalah kapan? Itu sedang disiapkan dengan baik," tutur Sudirman.‎ (Yus)

 
 
 
 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya