Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok blusukan untuk meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. Di sela-sela blusukannya itu, Ahok menginstruksikan seluruh Walikota hingga camat menyerahkan masalah pembebasan lahan ke pengadilan negeri melalui konsinyasi. ‎
"Kalau ada sengketa tanah dengan empat atau lima pemilik tanah atau ngotot-ngototan harga tanah di bawah harga appraisal, sikat saja. Serahkan ke pengadilan, lakukan konsinyasi," kata Ahok di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (18/11‎/2014).
Langkah tersebut, menurut Ahok, untuk mempercepat proses pembebasan lahan di bantaran kali. Sebab, Jakarta tidak bisa lagi menunggu datangnya banjir. "Kita nggak ada waktu lagi untuk nego-nego. Ini sifatnya nggak bisa lama, nggak bisa dipindahkan dalam waktu lama. Harus cepat. Lama-lama masyarakat harus dipaksa mengerti," ujar Ahok.‎
‎
Masih kata Ahok, pihaknya tidak bisa mengikuti keinginan warga bantaran kali yang meminta agar tanahnya dibayar di atas harga rata-rata.
"Ini kan bukan kayak gitu. Pokoknya, begitu semua ditaruh di Pengadilan Negeri, langsung sikat saja rumah-rumah yang ada di bantaran kali. Semua walikota harus pakai cara ini, biar cepat normalisasi kalinya," ucap Ahok.
Mendengar arahan Ahok, Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor mengakui kalau pihaknya kesulitan merelokasi warga dari bantaran Kali Ciliwung. Menurut Syamsudin, masalah tersebut menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses relokasi.
Terkait kondisi ini, Syamsudin mengajak Ahok melihat langsung kondisi bantaran Kali Ciliwung.‎ "Kalau Bapak berkenan, kita lihat Bukit Duri dan Kampung Pulo," ajak Syamsudin kepada Ahok.
Ahok pun mengikuti yang diminta Syamsuddin. "Oke setelah ini kita tengok ke sana," ucap mantan bupati Belitung Timur itu. (Sun/Mut)
Ahok: Kalau Ada Sengketa Tanah Ngotot-ngototan, Sikat Saja
Langkah itu, kata Ahok, untuk mempercepat pembebasan lahan di bantaran kali. Pasalnya, Jakarta tidak bisa lagi menunggu datangnya banjir.
diperbarui 18 Nov 2014, 12:28 WIBDiterbitkan 18 Nov 2014, 12:28 WIB
Ahok tantang parpol pecat kadernya yang jadi kepala daerah melalui pilkada langsung dan tidak setuju RUU PIlkada (Liputan6.com/ Faisal R Syam)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hari Anak Sedunia 2024, UNICEF Sorot Penderitaan Anak di Gaza hingga Sudan
VIDEO: Libatkan Pegawai Komdigi, Buronan Judi Online Ditangkap di Sleman
Dinkes Cilegon Buka Layanan Konsultasi Gangguan Jiwa Gratis di Puskesmas
Pj Gubernur Kaltim Sebut Tambang Bawa Keberkahan Jika Dikelola dengan Baik
Melihat Proses Perakitan Jantung Penggerak Mobil Listik Geely Langsung dari Dapurnya
Tips Membuat Kue Lapis Agar Tidak Gagal: Panduan Lengkap untuk Pemula
16 Pemain Perebutkan Gelar Juara Nasional Pertama di Darts Competition Final Series 2024
3 Ahli Waris Kru tvOne yang Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Pemalang Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
AFS Global STEM Innovators 2024, Wujudkan Generasi Muda Indonesia yang Berwawasan Global dan Peduli Lingkungan
Memahami LDP Adalah: Program Pengembangan Kepemimpinan yang Komprehensif
Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Dinamika Global, Sektor Ini Bakal Positif
50 Tips Usaha Sukses untuk Pemula: Panduan Lengkap Membangun Bisnis dari Nol