JK: Banyak Kerajaan Hancur Karena Korupsi

Wapres Jusuf Kalla mewanti-wanti para menterinya untuk tidak melakukan korupsi kendati rekam jejaknya baik di mata KPK.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 02 Des 2014, 17:24 WIB
Diterbitkan 02 Des 2014, 17:24 WIB
 Nilai KPK versi Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla saat menghadiri acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2014, Jakarta, Selasa (2/12/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan agar para menteri dalam Kabinet Kerja tidak korupsi. Meski sudah ditelisik KPK rekam jejaknya, belum jadi jaminan para menteri terpilih akan bersih seterusnya.

"Jadi banyak yang hadir di sini saudara-saudara menteri mungkin sebelumnya sangat bersih karena dapat keterangan atau lolos dari penilaian KPK karena tidak ada kewenangan. Begitu dapat kewenangan, itu menjadi bagian yang sulit yang harus dilakukan," kata JK pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan Bambang Bojonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

JK menjelaskan dari sejarah dunia, korupsi berhasil menghancurkan banyak hal. Mulai dari organisasi besar sampai sebuah negara. Ia mencontohkan VOC hancur karena korupsi yang terjadi di internalnya.

"Banyak kerajaan-kerajaan hancur karena korupsi. Begitu juga di dunia ini. Roma yang begitu perkasa, hancur tercerai berai karena korupsi. Jika berbicara tentang korupsi, kita berbicara tentang hal yang harus perbaiki untuk kemajuan negeri kita," tegas mantan Ketua Umum Golkar ini.

Ia menuturkan 2 hal pokok yang menjadi benih dari korupsi, yaitu kesempatan dan kemauan. JK bahkan menyinggung seorang koruptur yang dinilai bersih, merupakan guru besar di sebuah universitas, tapi tetap terjerat korupsi.

"Kesempatan pada dasarnya amanah kewenangan. Suatu negara bagaimanapun harus mempunyai kewenangan, tapi orang yang punya kewenangan namun tak punya kemauan korupsi tidak terjadi juga. Tidak semua yang punya kewenangan bisa korupsi. Kemauan adalah pilihan. Walaupun ada kemauan tapi tidak ada kewenangan, tidak ada kesempatan, tidak ada power maka akan sulit korupsi," paparnya.

"Karena itu, orang yang tidak korupsi baru dapat dinilai setelah dia memiliki kewenangan dan tidak korupsi. Ada yang mengatakan dia bersih. Ia bersih mungkin karena tak mempunyai kewenangan," tandas JK. (Ali/Ein)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya