Dikhianati Golkar, Didi Demokrat Tegaskan Partai Merapat ke KIH

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan partainya akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) setelah dikhianati Partai Golkar soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Merapatnya Demokrat ke KIH itu sebelumnya juga sudah disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"KIH sudah jelas mendukung pilkada langsung. Pasti kami merapat ke sana. Karena kami berupaya keras lobi-lobi kawan di KMP (Koalisi Merah Putih) agar komit pada janjinya agar sepakat pada saat itu untuk mendukung Perppu Pilkada langsung," ujar Didi usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).

Menurut Didi, Aburizal Bakrie atau Ical yang secara aklamasi terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar hasil versi Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali telah mengingkari janjinya untuk mendukung Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY sewaktu masih jadi presiden.

"‎Kita lihat sendiri ketum Golkar yang baru mengingkari kesepakatan tapi kami masih berharap sampai Januari nanti. Bagi kami siapa pun dukung aspirasi rakyat soal pilkada langsug kami siap bersama mereka," ujar Didi.

Menurut Didi, KIH tidak mungkin menolak Demokrat. Karena dukungan terhadap pilkada langsung seperti yang tertuang dalam Perppu Pilkada merupakan aspirasi masyarakat. "Saya rasa yakin KIH dan banyak pihak ini aspirasi dari rakyat, tidak mungkin KIH akan menolak."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta para kadernya agar menolak Perppu Pilkada secara langsung yang dikeluarkan SBY sewaktu jadi presiden. Hal itu dikatakan Ical saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 2 Desember malam.

"Saya dengar perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan perppu itu. Kata Mahfud (Mahfud MD), kalau perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU Pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," ujar‎ Ical.

Ketua Umum Partai Demokrat SBY pun angkat bicara mengenai pernyataan Ical tersebut. SBY merasa dikhianati Partai Golkar. Padahal, ada kesepakatan yang ditandatangani Ical agar Partai Golkar mendukung perppu tersebut di DPR. Perppu itu sendiri dikeluarkan SBY untuk membatalkan UU Pilkada yang mengatur mekanisme pilkada dilakukan lewat DPRD.

"Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tegas SBY dalam akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Jumat 5 Desember 2014.

SBY bahkan memerintahkan agar para elite Demokrat yang selama ini bergabung di KMP untuk meninggalkan koalisi yang saat Pilpres 2014 mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut. SBY sudah meminta agar Fraksi Demokrat mulai mendekati PDI Perjuangan dan KIH.

"Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan KIH‎, agar perjuangan bersama ini berhasil," kata SBY. (Ans)