Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membahas Perppu Pilkada di Istana Merdeka beberapa hari lalu, diyakini membawa dampak positif dalam konstelasi politik.
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pertemuan antara Jokowi dan SBY tersebut kemajuan besar bagi Jokowi dan simbolisasi kemandirian Jokowi sebagai presiden.
"Pertama dilihat dari sisi SBY, adalah orang paling betanggung jawab terhadap Perppu Pilkada karena dia yang mengeluarkan. Di sisi lain Jokowi ini menarik ketika melihat peranan langsung di politik, bukan lagi partai dikerahkan Mega dan Puan. Jadi ini sebuah kemajuan besar," ujar Yunarto kepada Liputan6.com, Rabu (10/12/2014).
Yunarto menilai, pertemuan Jokowi dengan SBY juga mengubah konstelasi politik nasional. Setidaknya ini menjadi babak baru bagi Jokowi yang menunjukkan tidak ada politik balas dendam antara 2 kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Simbolisasi rezim berbeda, apalagi hubungan SBY dengan Mega selama ini, minimal mulai babak baru bahwa tidak ada lagi politik balas dendam. Yang dikedepankan adalah rekonsiliasi," ujar dia.
Kendati Yunarto tidak menjamin suasana politik di parlemen akan selamanya damai ke depan, antara KIH dan KMP, sebab secara historis dan gaya politik di Tanah Air masih bernuansa pragmatis.
"Saya tidak menganalisa petemuan Jokowi-SBY membuat KIH dan KMP akan menjadi damai seterusnya. Tapi KIH dan KMP akan bubar dengan sendirinya, karena secara historis tidak ada koalisi yang permanen di Indonesia. Apalagi partai masih dibangun dengan nilai pragmatisme," ujar dia.
Yang jelas, Yunarto menambahkan, kedua tokoh ini memang memiliki efek psikologis besar terhadap peta politik nasional. Sehingga pertemuan keduanya membawa angin segar bagi hubungan KIH dan KMP. "Efek psikologisnya besar dari kedua tokoh ini," pungkas Yunarto. (Rmn/Ado)
Pengamat: Pertemuan dengan SBY Bukti Kemandirian Jokowi
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, secara historis tidak ada koalisi partai di Indonesia yang bertahan lama.
Diperbarui 11 Des 2014, 02:53 WIBDiterbitkan 11 Des 2014, 02:53 WIB
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ketua Gapasdap: Kendaraan Listrik yang Terbakar di Atas Kapal Langsung Dibuang ke Laut
Viral Anggota Polsek Menteng Diduga Minta THR ke Pengusaha Hotel, 3 Polisi Diperiksa Propam
Manfaat Daun Gedi untuk Kesehatan, Salah Satunya untuk Lindungi Ginjal
24 Maret 1946: Sejarah Peristiwa Bandung Lautan Api
Trik Catur Menang Cepat, Strategi Jitu untuk Memenangkan Pertandingan
PM Han Duck-soo Kembali Jadi Presiden Sementara Korea Selatan
Lebaran Kapan? Simak Sidang Isbat Idul Fitri 2025 pada Sabtu, 29 Maret
Alih Fungsi Lahan Tak Terkendali Jadi Penyebab Banjir dan Longsor di Jawa Barat
Tiger Woods Akui Pacaran dengan Mantan Menantu Donald Trump, Minta Privasi Walau Sudah Go Public
Calvin Verdonk Soroti Perbedaan Gaya Latih Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong
Presiden UEA Temui Penasihat Kripto AS, Ada Apa?
Manjakan Konsumen, Daihatsu Berangkatkan 21 Komunitas untuk Mudik Bareng