Dukung Perppu Pilkada Langsung, Demokrat Tetap Jadi Penyeimbang

Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto menyatakan, Demokrat mendukung Perppu Pilkada lantaran ingin memperbaiki pilkada langsung.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 09 Des 2014, 21:31 WIB
Diterbitkan 09 Des 2014, 21:31 WIB
SBY dan Jokowi
(ANTARAFOTO/Nyoman Budhiana)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

Meski keduanya telah bersepakat mendukung perppu yang mengatur pilkada langsung itu, Demokrat menegaskan akan tetap menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami tetap pada penyeimbang karena ini yang dipilih Partai Demokrat. Penyeimbang bukan oposisi," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Wakil Ketua DPR ini menyatakan, Demokrat mendukung Perppu Pilkada lantaran ingin memperbaiki pilkada langsung. Dan sikap ini juga didukung PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Dan ini harga mati, harus diperjuangkan, sehingga harus berhasil perppu ini," ujar dia.

Selain itu, Agus mengaku pihaknya tak mau berandai-andai apabila ke depan pemerintahan mengajak Demokrat masuk dalam pemerintahan.

Sebab menurut Agus Hermanto, posisi penyeimbang yang dipilih pihaknya bisa seiring dengan pemerintah juga apabila kebijakan pemerintah dirasa sesuai dengan kepentingan rakyat. Sekaligus, kebijakan pemerintah bisa dikritisi apabila tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Kita tidak 'kalau-kalau', apa yang ada kita laksanakan, dan saat ini pemerintah betul-betul sejalan dengan Partai Demokrat," tandas Agus Hermanto.

Pada Senin 8 Desember kemarin, SBY menemui Jokowi di Istana Negara. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni masalah perppu tentang pilkada langsung.

"Kami berdiskusi dan bertukar pikiran untuk situasi mengenai kondisi Tanah Air kita yang terakhir. Tadi Pak Jokowi juga sempat mengangkat peraturan pemerintah pengganti UU tentang pilkada langsung," kata SBY di Istana Presiden, Jakarta, Senin 8 Desember 2014.

Menurut SBY, dia dan Jokowi mempunyai posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal Perppu Pilkada langsung. "Sehingga nanti Insya Allah bisa diterima DPR RI, dan itu bagi Pak Jokowi maupun saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik untuk keberlanjutan demokrasi kita, terutama dalam pemilihan kepala daerah," jelas SBY.

"Intinya dua itulah yang Pak Presiden (Jokowi) dengan saya tukar pikiran dan membahasnya dalam situasi sangat baik," tandas SBY. (Ans/Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya