Misbakhun Golkar: Pemerintahan Jokowi-JK Nikmati Dukungan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Misbakhun menilai pemerintahan Jokowi-JK saat ini masih menikmati dukungan publik. Pemerintah dinilainya beruntung, karena belum bertemu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Keuntungan kabinet ini belum bertemu DPR, ini keuntungan utama. Sehingga mereka belum mengalami check and balance masih sendirian. Masih menari-nari dari dukungan publik," kata Misbakhun dalam acara diskusi dan rilis survei 'Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).

Misbakhun menilai dukungan publik terhadap Jokowi lantaran mantan walikota Solo itu memiliki sesuatu yang tak ada pada presiden sebelumnya. Yaitu keberanian.

Keberanian dalam memutuskan, kata Misbakhun, dimiliki presiden ketujuh ini. Dia merujuk kepada keputusan Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Dukungan itu masih sangat full maka diambil keputusan yang berani yaitu kenaikan BBM, bahkan presiden mengatakan tidak peduli popularitas," ujar dia.

Keberanian mengambil keputusan itu diambil karena Jokowi memiliki dukungan publik yang luar biasa. Selain itu, kata Misbakhun, pemerintah saat ini tidak mematok kerja 100 hari, tidak seperti pemerintahan yang lalu.

"Tidak seperti pemerintahan yang lama, tidak dijadikan parameter waktu, presiden katakan tidak perlu 100 hari yang penting setiap hari kerja," ujar Misbakhun.

Berani Reshuffle

Tak hanya berani menaikkan harga BBM, Jokowi juga diminta untuk berani dalam mengganti (reshuffle) para menterinya yang tidak mampu memenuhi harapan publik. Karena menurut Misbakhun, para menteri merepresentasikan kinerja yang sejalan dengan nama kabinet.

"Ruang reshuffle harus dibuka oleh presiden. Karena ini adalah Kabinet Kerja," ujar dia.

Para menteri Jokowi dinilainya belum menunjukan kinerja yang membanggakan. Orientasi kerja mereka masih terbatas pada pencitraan di depan publik. Hal ini, menurut dia,  terlihat dari banyaknya menteri yang blusukan tanpa konsep kerja jelas.

"Coba perhatikan saat menteri pertama diangkat, pencitraan luar biasa. Hampir semua lakukan blusukan," ujar dia.

Untuk itu, lanjut Misbakhun, Jokowi harus mulai fokus mengawasi kinerja para menterinya. Jokowi tidak perlu lagi blusukan sebagaimana yang dilakukannya saat masih menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Tugas berikutnya presiden adalah mengontrol kinerja presiden," tandas Misbakhun.