Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai kisruh yang melanda Partai Golkar tidak akan selesai dalam waktu dekat. Ia menitikberatkan perdamaian di partai berlambang pohon beringin ini tergantung 2 ketua umum Golkar kedua versi Munas, yakni Ketum Munas Jakarta Agung Laksono dan Ketum Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical.
"Pak JK memang menyatakan intinya sekarang ini siapa dari 2 itu (Agung Laksono dan Ical) yang jadi ketua. Jadi itu poin yang beliau terangkan ke saya," kata Ketua Dewan Pertimbangan Golkar versi Munas Jakarta, Siswono Yudo Husodo, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (15/1/2014).
"Ini masalah bukan sederhana, jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. kalau bisa selesai sebulan, 2 bulan sudah baik sekali," imbuh dia.
Mantan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu mengungkapkan, semua pihak yang berselisih ingin Golkar kembali bersatu. Oleh karena itu, 2 kubu tengah melakukan rekonsiliasi visi. Ada 5 poin penting yang dibahas dalam rekonsiliasi visi. 4 Poin sudah menemukan titik temu, sedangkan 1 poin masih dibicarakan.
Adapun 5 poin itu yakni pertama, menurut Golkar Munas Jakarta, pilkada harus dilaksanakan secara langsung, sedangkan Golkar Munas Bali ingin pemilihan lewat DPRD. Kemudian setelah rekonsiliasi, kedua pihak menyetujui pilkada langsung.
Kedua, pilpres juga harus dilakukan secara langsung menurut Munas Jakarta, sementara Munas Bali mau pilpres bisa tidak langsung. Kemudian Setelah melalui perundingan sepakat pilpres langsung.
Ketiga, kubu Munas Jakarta menginginkan anggota dewan yang maju ke Senayan berdasarkan suara terbanyak atau proporsional terbuka, tapi Munas Bali menginginkan pemilihan kader yang maju ke Senayan berdasarkan nomor urut atau proporsional tertutup. Tapi pada akhirnya, setelah melalui negosiasi, kedua pihak menyepakati proporsional terbuka.
"Keempat, Munas Jakarta mau Golkar keluar dari KMP, sedangkan Munas Bali tetap di KMP. Tapi akhirnya, sudah lah tidak ada koalisi-koalisian, pilpres sudah selesai. Nah, yang kelima, Munas Jakarta dukung pemerintah, tapi Munas Bali mau kritisi pemerintah. Masih dibicarakan yang ini," tambah Siswono.
Selain itu, Siswono juga menjabarkan ada banyak opsi untuk memilih ketua umum yang definitif. Salah satunya adalah menggelar Munas Luar Biasa yang diikuti oleh 2 calon tersebut atau memunculkan calon baru. Namun, hal itu baru bisa dilakukan bila rekonsiliasi visi sudah sama untuk kedua pihak.
"Kalau rekonsiliasi visi sudah sama, tinggal rekonsiliasi struktural. Siapa ketua, siapa wantim. tampaknya menurut Pak JK, ini lebih susah daripada yang satunya itu, tapi kita berharap bisa rekonsiliasi," tandas Siswono. (Riz/Mut)
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.