Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk merealisasikan program Nawacita membangun Indonesia dengan memperkuat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk wilayah-wilayah perbatasan.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan, komitmen pembangunan daerah, khususnya wilayah perbatasan, harus dilaksanakan secara terpadu dan integratif serta ditentukan skala prioritasinya.
Ia menambahkan, bahwa hal itu bisa dilakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala terhadap semua program pembangunan guna memastikan tingkat kemajuan dan capaian yang diperoleh," kata pria yang akrab disapa Oso itu dalam diskusi 'Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan'‎ di Gedung MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).
Oso yang juga seorang pengusaha itu menilai, terwujudnya daerah perbatasan menjadi pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia. "Selain aman dan megah wilayah perbatasan harus menjadi gambaran kesejahteraan dari masyarakat Indonesia," harap Oso.
Selain itu, Oso juga mengatakan, masalah kesenjangan ekonomi di daerah perbatasan adalah masalah yang sudah lama terjadi. Sehingga menurutnya, tidak elok jika menyalahkan kesenjangan di daerah perbatasan ini kepada pemerintahan Joko Widodo.
"Tertinggal itu bukan hanya sekarang. Kalau urusan ekonomi dicampurkan ke politik ya nggak jalan," kata Oso menanggapi pertanyaaan wartawan seputar 100 hari kerja Jokowi untuk daerah perbatasan.
Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat itu menuturkan, tidak ada target yang mewajibkan untuk diselesaikan Jokowi dalam 100 hari. Target Presiden Jokowi, lanjut dia, adalah 5 tahun kerja.
"Saya ikuti perjalanan Soeharto, Habibie, Gusdur, Mega, SBY dan sekarang Jokowi dalam menangani perbatasan. Jokowi ini ibarat bulu aja belum tumbuh. Jangankan 100 hari, yang 10 tahun aja belum selesai," tutur dia.
Sebagai langkah konkret menangani kesenjangan di wilayah perbatasan, Oso berujar, pihaknya telah mengajak semua pimpinan DPR ke daerah perbatasan. Ia menambahkan, dalam kunjungan ke perbatasan itu, semua elemen diminta untuk memikirkan penyelesaian masalam masing-masing.
"Lima orang pimpinan MPR/DPR sudah hadir semua dalam kunjungan ke perbatasan. Di sana kita duduk bersama untuk memikirkan penyelesaian permasalahan perbatasan," tandas Oso.
Evaluasi MPR terhadap Kinerja 100 Hari Jokowi Tangani Perbatasan
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan, komitmen pembangunan daerah, khususnya wilayah perbatasan, harus dilaksanakan secara terpadu.
diperbarui 03 Feb 2015, 05:00 WIBDiterbitkan 03 Feb 2015, 05:00 WIB
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang saat wawancara khusus di kantor Liputan6.com, Jakarta, Senin (15/12/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Puas Debat hingga Didoakan Jadi Presiden, Pramono-Rano Yakin Elektabilitas Naik
Hasil LaLiga Alaves vs Barcelona: Robert Lewandowski Hattrick, Azulgrana Jauhi Real Madrid
Di Kutai Timur, Diskominfo Kaltim Latih Warga Desa Gunakan Kanal Aduan SP4N-LAPOR!
Banjir Mulai Mengancam Rohil, Drainase dan Pintu Air Bermasalah
Jelang Setahun Agresi Kejam Israel di Palestina, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Seantero Eropa
Debat Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Malah Doakan Pramono Anung Jadi Presiden RI
OPINI: Ketika FOMO Boneka Labubu Mengerek Harga dan Status Sosial
Atasi Polusi Udara, Suswono: Kami Punya Target Tanam 3 Juta Pohon di Jakarta
Sesi Tanya Jawab Warnai Debat Perdana Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Meghan Markle Menyala dengan Daur Ulang Gaun Lama Tanpa Pangeran Harry yang Tur ke Afrika
Hasil Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United: Main Tanpa Gol, Pacelik Menang Setan Merah Berlanjut
Meningkat, Ekonomi Digital Kalsel 2024 Capai 22 Juta Transaksi dengan Nominal Rp 2,85 Triliun