Wacana Susu Ikan Jadi Alternatif Susu Sapi di Program Makan Bergizi Gratis, Plus Minusnya?

DPRD Tak Takut Hadapi Pemeriksaan Polisi Soal Dugaan Korupsi UPS

Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dalam APBD P DKI 2014.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 10 Mar 2015, 16:31 WIB

Diterbitkan 10 Mar 2015, 16:31 WIB

Bahas RAPBD 2015, Ahok dan Ketua DPRD DKI Bertemu

Suasana Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/32015). Mediasi tersebut untuk mengetahui dana siluman yang terdapat pada RAPBD 2015. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI 2014. Salah satu pihak yang akan diperiksa adalah DPRD DKI Jakarta.

Ketua Pansus Hak Angket Ongen Sangaji mengaku tidak masalah dengan adanya pemeriksaan itu. Dia juga mengapresiasi kerja polri yang ikut menyelidiki kasus ini. "Enggak dong, justru mengapresiasi kepolisian menanggapi laporan masyarakat dalam menyikapi pemberantasan korupsi," kata Ongen di kantornya, Selasa (10/3/2015).

Ketua Fraksi Hanura itu mengaku mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan semua pihak. Tak terkecuali DPRD DKI. "Bagus dong sama-sama ingin berantas korupsi di Indonesia. DPRD juga cepat melakukan penyidikan dibantu sama polisi," tandas dia.

Polisi sedang melakukan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Beberapa saksi sudah dipanggil oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pada Sabtu, polisi memanggil 15 saksi. Dilanjutkan pada hari Senin memanggil 7 saksi baik kepala sekolah, maupun PNS.

Selain kepala sekolah dan pejabat setempat, anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E bidang pendidikan juga akan diperiksa dalam kasus 'anggaran siluman' UPS ini.

"Kalau kita lihat penentuan anggaran ini kan melibatkan bukan hanya Dinas Pendidikan. Tapi ada peran dari mereka (dewan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul di kantornya, Jakarta, Senin 9 Maret 2015 kemarin.

"Nanti akan meminta keterangan, terutama dari Komisi Pendidikan," imbuh Martinus. (Tya/Sun)