Diibaratkan Janda Kaya, Golkar Kubu Agung Bela Menteri Yasonna

Waktum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai menampik Menkumham Yasonna H Laoly mengintervensi keputusan Golkar.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 15 Mar 2015, 08:31 WIB
Diterbitkan 15 Mar 2015, 08:31 WIB
Agung Laksono Dilaporkan Ical ke Bareskrim Polri
Meski melaporkan Agung Laksono cs, Ical tak melaporkan kader Golkar lain yang juga ikut Munas Ancol.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menilai wajar, jika perhatian Koalisi Merah Putih (KMP) dan Prabowo Subianto kepada konflik Partai Golkar lebih besar.

Munurut dia, masalah Golkar adalah masalah bangsa. Golkar merupakan aset bangsa, jika Golkar hancur akan berdampak hancurnya bangsa.

"Golkar itu seperti janda kaya, selalu jadi rebutan dan menggemaskan. Bukan gadis cantik, nggak ada gadis cantik usianya 50 tahunan," kata Aboe Bakar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2015).

Anggota Komisi III DPR itu tak menampik, partai berlambang pohon beringin itu selalu jadi rebutan, baik untuk berkoalisi dalam pemerintahan maupun‎ berkoalisi di luar pemerintahan.

"Iya selalu jadi rebutan, baik oposisi maupun pemerintah," ujar dia.

Pernyataan Aboe Bakar langsung disetujui Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai. Namun Yorrys menampik Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly melakukan intervensi keputusan Golkar.

Menurut dia, Yasonna hanya meneruskan apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Partai Golkar, yang memenangkan Musyawarah Nasional Ancol.

"Negara sudah berjalan sesuai relnya. Pak Yasonna tidak memutuskan, hanya meneruskan dan menjalankan kewenangannya yang didasari dari hasil Mahkamah Partai," ujar dia.

Menurut Yorrys, wajar Koalisi Merah Putih bersuara keras lantaran pemerintah mengesahkan kepengurusan pihaknya. Sebab, Agung Laksono memang ingin membawa Golkar keluar dari Koalisi Prabowo sesuai hasil Munas Ancol.

Doktrin Golkar, kata Yorrys, adalah berkarya dengan pemerintahan yang sah‎. Bukan sebagai partai oposisi atau partai yang berada di luar pemerintah.

"Golkar itu dilahirkan berkarya dalam pemerintahan, baik saat memerintah maupun bergabung dengan pemerintah. Tidak dilahirkan untuk di luar pemerintahan," tandas Yorrys.

Prabowo Subianto, dalam sebuah pemberitaan di televisi swasta Kamis 12 Maret lalu mengatakan, penyelenggara Munas Bali sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah.

"Bagi saya dan bagi Gerindra yang saya pimpin, kami hanya mengakui Bapak Aburizal Bakrie, kongres (Munas) Denpasar yang kami akui. Karena kami saksi, kami hadir di situ, kami lihat semua pesertanya. Saya kan bekas orang Golkar, saya kenal semua orang. Jadi saya haqul yakin, yang saya kira yakin bahwa yang sah itu adalah Bapak Aburizal Bakrie hasil Munas di Denpasar," ujar Prabowo. (Rmn/Mvi)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya