Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang. Lantaran, dirinya akan memperoleh banyak auditor 'gratis' untuk mengawasi anggaran dalam APBD DKI. Auditor yang dimaksud pria yang karib disapa Ahok itu adalah masyarakat.
Ia mengungkapkan, ketika dilakukan transparansi anggaran, maka seluruh warga Jakarta bahkan se-Indonesia bisa turut mengawal APBD.
Salah satu buktinya, menurut Ahok, telah muncul situs kawalapbd.org yang digagas dan dikelola oleh Ainun Nadjib dan Pahlevi Fikri Aulia, praktisi IT Indonesia yang tengah menimba ilmu di Singapura. Situs itu berisi tabulasi perbandingan APBD versi e-budgeting dengan versi DPRD DKI.
"Si Ainun sudah ngerjain gitu, sudah gampang banget, nanti masyarakat akan terus (ngawasin). Jadi kita bisa bayangin ke depan semua orang akan awasin kita gila-gilaan loh. Itu artinya apa? Saya dapat auditor gratis. Iya dong," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Dia berharap masyarakat yang melihat ada kejanggalan dalam APBD DKI, segera melaporkannya kepada Pemprov. Sebab, laporan dari warga itu akan sangat berguna untuk menelusuri ada tidaknya anggaran tak wajar di APBD yang pagu anggarannya mencapai ribuan.
"Makanya gampang nanti kalau ada laporan-laporan, baru kita cek siapa‎ yang usul, siapa nih, baru kita panggil inspektorat, ini siapa-siapa. Nanti udah gampang lah, kalau udah kita buka semua," ucap mantan politisi Partai Gerindra itu.
Jika ternyata yang menyusupkan anggaran 'siluman' adalah oknum PNS DKI sendiri, maka menurut Ahok sanksi paling maksimal yang bisa diberikan adalah pencopotan jabatan. "Orang lapor, eh anak buah lo nggak beres nih. Tangkap, jadi staf. Langsung di lock (anggarannya), dijadikan staf," papar Ahok. (Tnt/Mut)