Bima Arya Sebut Retret Kepala Daerah Tak Jadi Pakai APBD: Sepenuhnya Anggaran Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan retret kepala daerah akan tetap dilakukan meskipun sempat mendapat sorotan di media sosial dan di masa efisiensi anggaran.

Meski demikian, dia pun menegaskan, retret kepala daerah tersebut tak akan menggunakan sharing atau berbagi dengan APBD. Menurut Bima, semuanya berasal dari Kemendagri.

Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri, di mana dikeluarkan pada Kamis 13 Februari 2025.

Adapun SE Mendagri itu, membatalkan surat sebelumnya, di mana retret kepala daerah dibiayai cost sharing atau pembagian biaya yang bersumber dari masing-masing kepala daerah.

"Betul, dana pembekalan Kepala Daerah selama di Akmil Magelang pada tanggal 22 Februari nanti bersumber sepenuhnya dari anggaran Kemendagri karena Kemendagri memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah," kata Bima kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Dia menerangkan, sebetulnya semua daerah juga memiliki anggaran peningkatan kapasitas aparatur, termasuk kepala daerah.

Hal ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka.

Bima melanjutkan, pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur biasanya dilakukan dengan pola burden sharing (pembagian) antara kementerian dan pemerintah daerah.

"Selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran Pemda termasuk kepala daerah. Juga selalu ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas," katanya.

Bima menambahkan, terkait dengan rencana pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah agar biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah, karena memang sudah dianggarkan dari APBD, dan sebagai realisasinya.

"Untuk mengakomodir usulan tersebut, maka Kepala BPSDM mengeluarkan surat edaran untuk mensosialisaikan hal-hal teknis persiapan pembekalan termasuk teknis pembiayaan masing-masing kepala daerah yang bersumber dari APBD," kata Bima.

Namun, dia menerangkan, Menteri Dalam Negeri sudah memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD. Melainkan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah terpilih yang tidak semuanya dari latar belakang birokrat

"Kemendagri yang bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah dengan menggunakan anggaran Kemendagri. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," jelas Bima.

Bima Arya mengatakan retret tersebut justru jauh menghemat anggaran.

Menurut dia, kepala daerah yang baru dilantik biasanya harus beberapa kali menjalani pembekalan dengan waktu yang lebih panjang. Dengan adanya retret ini, kepala daerah menjalani pembekalan serentak dan hanya satu minggu saja.

 "Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah sebelum sebelumnya beberapa kali dan lebih lama. (Pembekalan) Lemhanas dua bulan, BPSDM Kemendagri sebelum. Nah, ini disatukan dan satu minggu. Jauh lebih hemat," jelas Bima Arya kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

"Dulu waktu saya baru terpilih (jadi Walikota Bogor), saya ikut beberapa kali pembekalan itu," sambungnya.

Dia menuturkan biaya untuk retreat kepala daerah sudah dianggarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, biaya operasional perjalanan kepala daerah akan ditanggung oleh anggaran daerah.

"Itu anggaran yang sudah ada di Kemendagri. Selalu ada anggaran untuk pembekalan kepala daerah. Kalau daerah itu dianggarkan dari biaya perjalanan kepala daerah yang memang selalu ada pos untuk rangkaian pelantikan dan pembekalan," tuturnya.

Bima Arya tak menjelaskan secara detail total anggaran untuk retret kepala daerah. Kemendagri masih menghitung ulang karena ada efisiensi anggaran.

"Masih kita hitung ulang karena ada efisensi kan," ujar Bima Arya.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com