Liputan6.com, Makassar - Kantor Staf Kepresidenan akan diisi dengan 6 orang lulusan Harvard University, Amerika Serikat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai orang yang dipekerjakan tidak harus lulusan luar negeri, karena lulusan dalam negeri tidak kalah saing.
"Tidak (harus lulusan luar negeri seperti Harvard) Presiden Jokowi, saya juga tamatan dalam negeri. Anda semua wartawan bagus juga tidak mesti lulusan Harvard-kan. Menteri-menteri tidak ada yang lulusan Harvard, tidak ada," kata JK, di rumah pribadinya, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2015).
Menurut JK, belum tentu lulusan luar negeri mampu menjalankan tugas lebih baik dari lulusan dalam negeri. Pintar secara teori, belum tentu cekatan dalam pelaksanaannya.
"Yang pintar biasanya jadi konsultan tapi jadi pelaksana biasanya beda lagi. Boleh Anda pintar tapi implementasinya tidak terlalu bisa. Banyak orang yang tidak sekolah tinggi tapi bisa implementasi baik," tegas JK.
‎Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, organisasinya akan diisi oleh 6 orang lulusan Harvard University, Amerika Serikat. "Karena kami mencari orang-orang baik. Sekarang ada anak-anak muda dari Harvard yang mau selesai. Enam anak Indonesia itu mau masuk di (organisasi) kami," ujar Luhut di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis 2 April lalu.
Meski demikian, Luhut mengaku harus menunggu keenam orang tersebut hingga sekitar pertengahan tahun, sekitar Juli baru mulai aktif bekerja. Orang-orang itu, sebut Luhut, merupakan pilihan dari lima deputi yang baru ia lantik. "Ya (pilihan) deputinya. Mereka bebas cari best of the best. Jadi nanti kamu akan temukan anak-anak Indonesia. Saya akan groom di situ yang menjadi pemimpin akan datang. Itu mimpi saya," pungkas Luhut. (Ein)
JK: Presiden dan Saya Tamatan Dalam Negeri, Bukan Harvard
Menurut JK, belum tentu lulusan luar negeri mampu menjalankan tugas lebih baik dari lulusan dalam negeri.
diperbarui 06 Apr 2015, 13:21 WIBDiterbitkan 06 Apr 2015, 13:21 WIB
Presiden Joko Widodo ditemani Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait Formulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ramadan UpdateDahulukan Makan atau Sholat Dulu? Ini Jawaban Gus Baha
Berita Terbaru
Gugat Pilkada Jatim 2024 ke MK, Kubu Risma Sebut Ada Manipulasi Dongkrak Suara Khofifah
Dorong Pariwisata Premium di Nusa Dua, ITDC dan SIIA Perpanjang Kerjasama 30 Tahun
Warna Hitam Cocok dengan Warna Apa? Panduan Lengkap Padu Padan Busana
12 Wisata Dieng Terbaru 2025, Sunrise Legendaris Hingga Spot Tersembunyi Menakjubkan
Penghimpunan Dana Lewat Rights Issue Capai Rp 34,42 Triliun di 2024, Sektor Apa Terbanyak?
Mengenal Gig Economy: Sistem Kerja Fleksibel yang Populer di Era Digital
KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto di Kebagusan dan Bekasi
Menyongsong 2025, Ini 5 Program Kemensos untuk Penyandang Disabilitas
Ciri Ciri PMS: Kenali Gejala, Cara Mengatasi, dan Mitosnya
Badan Dingin tapi Berkeringat Gejala Apa? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya
Mengupas Perbedaan Varian Mobil Listrik Pertama Aletra di Indonesia
Ciri-ciri Rambut Rusak: Kenali dan Atasi Sebelum Terlambat