8 Menteri Bersatu dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Air

Liputan6.com, Jakarta - 8 Kementerian Kabinet Kerja Jokowi-JK menandatangani kesepakatan bersama Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA). Pencanangan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Air Dunia XXIII Tahun 2015.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, keterlibatan sejumlah Menteri Kabinet Kerja ini merupakan penjabaran dari Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Tujuan utama tentu untuk mendorong pencapaian pembagunan daerah secara nyata yang sejalan dengan tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pada pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Keterlibatan sejumlah menteri dalam revitalisasi GN-KPA ini sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada masing-masing kementerian secara terpadu yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Tjahjo di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (9/5/2015).

Mantan Sekjen PDIP juga memaparkan, gerakan ini menitikberatkan pada sejumlah kelompok kegiatan. Antara lain penataan ruang, pembangunan fisik, penatagunaan tanah, dan penataan pendudukan. Kemudian konservasi tanah dan air serta sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Penyelamatan Danau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pembangunan ketahanan air itu sama pentingnya dengan persoalan kehutanan dan perencanaan pembangunan nasional.

"Itu sebabnya saya bersama Pak Tjahjo dan menteri-menteri lain sepakat untuk menyelamatkan air ini. Jadi jangan lupa, aspek perilaku manusia juga sangat penting," terang Siti.

Siti juga menyatakan pihaknya akan memperbaiki 15 danau di seluruh Indonesia. Seperti Danau Toba, Singkarang, Tempe, Maninjau, dan Poso. Pihaknya juga turut mendukung pembangunan dam air di sejumlah daerah yang dilakukan Kemenpupera.

"Tidak mungkin damnya dibangun kalau erosi dari atas (hutan gunung) tidak ditahan. Tidak mungkin dibangun dan menjadi baik bagi rakyat kalau hutannya nggak dibereskan. Karena itu, saya sangat mendukung gerakan ini. Karena permasalahan air adalah persoalan penting bagi kita semua," pungkas dia.

Kerja sama ini ditandatangani oleh 8 kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LH dan Kehutanan).

Selain itu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen-BUMN), Kementerian Pedesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen Agraria-TR/BPN), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas). (Mev/Sss)