ASEAN Didesak Hapus Keanggotaan Myanmar Terkait Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Belum adanya solusi jitu untuk menangani masalah yang dihadapi etnis minoritas Muslim Rohingya, membuat sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Peduli ‎Rohingya (KMIPR) mendesak pemerintah Indonesia  bersikap keras dan tegas kepada Pemerintah Myanmar.

"Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas dan keras terhadap persoalan kemanusiaan yang dilakukan Myanmar. Kami‎ meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali hubungan politik luar negeri dengan Myanmar," ujar Koordinator KMIPR, Adnin Armas di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Lebih jauh, Adnin menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak menjalin hubungan diplomatik dan politik dengan Israel, karena negara itu melanggar HAM berupa penjajahan terhadap Palestina. Menurut Adnin, Myanmar seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan Israel karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

"Padahal apa yang dialami Rohingya itu jauh lebih pahit dari apa yang dialami Palestina," lanjut dia.

Pihaknya juga menyatakan, tidak ingin persoalan Rohingya berdampak di Indonesia. ‎Persoalan kemanusiaan yang berkepanjangan ini harus segera diakhiri, agar tidak terjadi tindakan balas dendam dari warga Muslim seperti yang dilakukan untuk mendukung Palestina.

"Kami tidak ingin orang-orang gerah dengan kondisi ini (Rohingya). Bisa jadi nanti ada orang yang ingin membalas apa yang terjadi di Rohingya. Tapi kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia," ucap Adnin.

Keluarkan Myanmar dari ASEAN

Jika persoalan yang dialami etnis Rohingya terus berlanjut, KMIPR mendorong pemerintah Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Menurut dia, sikap Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya telah menjelekkan citra ASEAN di mata dunia.

‎"Kita minta negara di ASEAN untuk mengeluarkan keanggotaan Myanmar. Selama itu masih terjadi, beban terhadap ASEAN tetap ada. Karena apa yang dilakukan terhadap Rohingya itu bukan nilai-nilai ASEAN. Apalagi PBB sudah melihat ini sebagai kejahatan kemanusiaan,"  ‎tandas Adnin.

Sebagai kakak tertua di wilayah Asia Tenggara, Indonesia diminta bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengeluarkan kebijakan dan sikap terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Adnin bahkan meminta‎ agar pemerintah memboikot pejabat Pemerintahan Myanmar yang hendak berkunjung ke Indonesia.

‎"Kita minta beberapa individu yang bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan Rohingya dilarang berkunjung ke Indonesia, termasuk Presiden, Wakil Presiden, pejabat, dan militernya," jelas Adnin.

Dalam waktu dekat ini, KMIPR mengaku akan menggelar sejumlah aksi terkait persoalan Rohingya. Mereka akan demonstrasi ke Kantor Sekretariat ASEAN dan sejumlah kedutaan besar negara di Asia Tenggara, termasuk ‎Myanmar.

"Kita akan banyak melakukan aksi. Kita juga akan mengunjungi dan mengirim surat ke kedutaan-kedutaan negara di ASEAN khususnya, bahkan Eropa untuk kemudian mengambil tindakan yang sama seperti yang kita minta kepada Pemerintah Indonesia," jelas Adnin. (Sun/Yus)