Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol

Dedi ingin memastikan kondisi Kamtibmas Kota Depok berjalan dengan baik.

oleh Dicky Agung Prihanto Diperbarui 22 Apr 2025, 15:36 WIB
Diterbitkan 22 Apr 2025, 15:34 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Depok, Supian Suri mendatangi Polres Metro Depok (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Depok, Supian Suri mendatangi Polres Metro Depok (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)  ... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri melihat langsung lokasi pembakaran mobil polisi, dilakukan oknum ormas di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025) lalu. Dedi Mulyadi turut mendatangi Polres Metro Depok terkait kejadian tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kedatangannya ke Depok untuk memberikan penegasan, Depok adalah etalase dari provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan DKI Jakarta. Dedi ingin memastikan kondisi Kamtibmas Kota Depok berjalan dengan baik.

“Tidak ada problem-problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme, harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ujar Dedi, Selasa (22/4/2025).

Dedi menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini berat dan manusia sudah multikultural di Depok. Tidak hanya itu, jumlah penduduk di Kota Depok sudah banyak, baik yang memiliki KTP Depok maupun tidak memiliki KTP Depok.

“Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya nya,” jelas Dedi.

Berkaca dari kasus pembakaran kendaraan kepolisian berawal permasalahan tanah, Dedi Mulyadi turut memperhatikan hal tersebut. Dedi menilai, konflik Pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan.

“Ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Polres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga Walikota sampai jajaran RT, RW nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota,” ucap Dedi.

Dedi menyempatkan diri mendatangi lokasi Kampung Baru, Cimanggis. Menurutnya, mendapatkan identitas merupakan hak setiap warga negara dan harus memiliki identitas.

“Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ (Kampung Baru), tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP. Nah ini kan tidak bisa seperti ini secara terus-menerus,” terang Dedi.

 

Temui Pemkot Depok

Dedi mengungkapkan, akan bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, Dirjen Disdukcapil Kemendagri. Nantinya Dedi akan memoderatori untuk seluruh masalah di Kampung Baru dan mencari solusinya.

“Saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang rusuh, harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat silih asah, silih asih, silih asuh,” ungkap Dedi.

 

Aspek Sosial

Tidak hanya itu, lanjut Dedi, telah menitip pesan terhadap aspek sosial kepada Wali Kota Depok. Dedi menegaskan terhadap tindakan yang terjadi pada peristiwa pembakaran kendaraan kepolisian, proses hukumnya tetap berjalan.

“Tetapi aspek sosial yang ditimbulkan karena penahanan ayahnya, misalnya ada anak yang masih sekolah, ada istri yang kehilangan pekerjaan dari suaminya kehilangan penghasilan, tetap kita harus memberikan rasa empati dan membantu,” pungkas Dedi.

Infografis Prabowo Perintahkan Kapolri, Jaksa Agung hingga KPK Sikat Koruptor
Infografis Prabowo Perintahkan Kapolri, Jaksa Agung hingga KPK Sikat Koruptor. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya