Masinton: Kritik PDIP Jaga Pemerintahan Jokowi

Ia menyebut ada beberapa menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK yang tidak memahami Nawa Cita.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 05 Jul 2015, 18:23 WIB
Diterbitkan 05 Jul 2015, 18:23 WIB
Hukuman Mati Bagi Koruptor Melanggar HAM?
Politisi PDIP Masinton Pasaribu. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, ada beberapa menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK yang tidak memahami Nawa Cita sebagai dasar visi misi pemerintahan.

Menurut dia, kondisi saat ini sangat bertentangan dengan 9 program Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu.

"Nawa Cita antitesa dari neoliberal, kalau menteri kiblatnya neolib, maka tempatnya bukan dalam kabinet (pemerintahan) ini. Bukan untuk adu domba, kita ingin sampaikan ini ada yang nggak benar dan menjaga marwah kepresidenan sebagai kepala negara," ucap Masinton dalam diskusi 'Siapa Kena Reshuflle?' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2015).

"Agar menteri-menteri yang diangkat Presiden, ya taat taat saja. Kalau tak suka ya keluar," sambung dia.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, kritik partainya tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Jokowi.‎ "Di DPR itu sekarang agak keras, itu karakter PDIP, tapi bukan berarti kita (PDIP-Jokowi) terpisah. Kritik PDIP untuk menjaga pemerintahan Jokowi."

Menurut dia, Nawa Cita sebagai konsep PDIP ditujukan agar bisa melakukan perubahan baik dalam sebuah bangsa ini. Namun, kata dia, banyak menteri yang tidak memahami itu.

"Yang kita anggap tidak sesuai dengan konsepsi Nawa Cita tadi, ya kita kritik. Menjauhkan Presiden dari parpol, relawan dan masyarakat sendiri, kita kritik. Bagi PDIP mengawal pemerintah ini agar memberikan janjinya kepada masyarakat, kedua membangun negara ini," papar dia.

Namun demikian, Masinton menekankan, terkait reshuffle kabinet, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Reshuffle itu kan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam konstitusi, silakan mau pilih dari partai mana pun atau latar belakang apa pun.‎ Namun harus terbuka, silakan dikomunikasikan presiden dengan partai lainnya, atau dengan kalangan latar belakang organisasi masyarakat," tandas Masiton. (Ans/Ndy)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya