Jurus Menteri Marwan Bangun Daerah Perbatasan

Menteri Marwan berharap tidak akan mendengar lagi suara-suara pilu masyarakat di daerah perbatasan.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 09 Jul 2015, 08:15 WIB
Diterbitkan 09 Jul 2015, 08:15 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar buka suara soal jurusnya mengisi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan. Ia juga berharap, Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara mampu meningkatkan koordinasi antar kepala daerah di wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat.

Dengan adanya forum komunikasi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan, Menteri Marwan berharap tidak akan mendengar lagi suara-suara pilu masyarakat di daerah perbatasan.

"Ke depan, kisah-kisah pilu itu tidak perlu terjadi lagi. Karena pada dasarnya wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat potensial dan kita bisa melakukan hal yang terbaik dari yang sebelumnya," ujar Marwan Jafar saat membuka Forum Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 8 Juli 2015 malam.

Selain itu, ia menambahkan juga diperlukan sinkronisasi program-program yang melibatkan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

Marwan menuturkan, jurusnya untuk mengisi pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan salah satunya dengan melakukan transmigrasi.

"Kita diberi mandat untuk melakukan transmigrasi dengan sekuat tenaga sebagai upaya pemerataan pembangunan, yakni dengan melakukan transmigrasi di wilayah perbatasan," jelas dia.

Langkah kedua menurut Marwan, adalah dengan melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Penguatan perbatasan salah satu caranya adalah dengan menguatkan level koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan koordinasi, akan meningkatkan kesejahteran buat rakyat kita," ujarnya.

Langkah selanjutnya, adalah menguatkan sarana dan prasarana di perbatasan yang belum sepenuhnya tertata dengan baik.

"Oleh karena itu, dari forum ini diharapkan ada rekomendasi yang bisa diwujudkan melalui program yang produktif dan monumental," imbuhnya.

Selain infrastruktur, dalam forum yang dihadiri oleh beberapa pemerintah daerah di perbatasan, Marwan mengingatkan pentingnya rencana kerja yang komperhensif dalam membangun perbatasan.

"Membangun perbatasan harus juga memperhatikan kondisi dan budaya masyarakat setempat. Menjadikan Nawa Cita sebagai pegangan ideologis, bahwa negara harus hadir di mana pun termasuk di daerah perbatasan," tandas Marwan Jafar.

Sebagai informasi, wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan dengan laut, Indonesia berbatasan dengan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia.

Terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan. Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan dengan darat, dan 4 kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari 1.700 desa/kelurahan. (Tnt/Ali)
 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya