Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kalau pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan memakai APBN, namun diserahkan ke BUMN.
Pemerintah juga dipastikan tidak akan memberikan jaminan atas pembangunan proyek berbiaya ratusan triliun rupiah itu.
‎
‎"Kita tidak ingin beri beban APBN. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B‎ (Bussines to Bussines)," ujar Jokowi di sela Blusukan ke Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015).
Jokowi mengaku telah meminta BUMN untuk menghitung ulang soal proyek kereta cepat.
"Pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu, dihitung lagi. Karena itu nantinya yang menyampaikan Menko atau Menteri BUMN. Itu teknis detailnya," kata Jokowi.
Terkait apakah China atau Jepang yang akhirnya diputuskan sebagai pelaksana pembangunan Kereta cepat tersebut, Jokowi enggan membeberkannya kepada wartawan.
Ia meminta agar pertanyaan tersebut ditanyakan oleh Menteri Perekonomian Darmin Nasution. "Silakan bertanya ke Menko atau ke Menteri BUMN (Rini Soemarno). Karena pesan saya itu," pungkas Jokowi. ‎(Ron/Ans)
‎
Advertisement