ICW: Studi Banding DPRD DKI ke Bali dan NTB Enggak Nyambung

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta akan mengadakan studi banding ke sejumlah provinsi di Indonesia, seperti ke Bali dan Nusa Tenggara Barat mulai Rabu ini. Namun, studi banding ini mendapat tanggapan negatif.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, kunjungan kerja dewan ke beberapa daerah di Indonesia itu terbilang aneh. Seharusnya, DKI yang menjadi percontohan dan dikunjungi oleh daerah lain.

Misalnya, Komisi C DPRD DKI yang melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pajak daerah.

"Enggak kebalik itu? Bukannya mereka yang sebaiknya kunker ke Jakarta?" ujar Donal saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2015).

Kunjungan itu terasa janggal. Bagi Donal, DKI sudah memiliki sistem penerimaan pajak yang jauh lebih baik dibanding NTB. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

"Aneh kan jadinya. Sistem pungutan daerah melalui pajak di Jakarta itu sudah baik, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) terdongkrak tinggi. Seperti pajak restoran, yang diperbaiki sehingga jadi besar sekarang," tambah dia.

Kemudian, kunjungan yang dilakukan oleh Komisi D ke Bali untuk melihat Dinas PU bekerja. Itu pun dinilai aneh karena sistem dan kerja Dinas PU di Jakarta juga lebih baik dibanding Bali.

"Enggak nyambung, PU di DKI lebih maju. Dari PU dan perpajakan di sini (Jakarta) lebih baik dibanding daerah seperti Bali. Kan kebalik jadinya. Yang NTB itu bisa jadi ke Lombok. Mau wisata atau mau studi? Kalau mau studi mereka lebih baik ke sini," tutup dia.

Sudah Dianggarkan

Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Muhammad Yuliadi menjelaskan, anggota Komisi D DKI Jakarta sedang ke Bali untuk studi banding. Studi berjalan selama 3 hari ke depan.

"Jadi, mulai hari ini (Komisi D) memang ada kunjungan kerja, semacam studi banding gitu ke Bali. Dilaksanakan dari tanggal 9-11," kata Yuliadi di gedung DPRD DKI Jakarta.

Pria yang baru beberapa hari menjalani tugas barunya itu mengaku tidak tahu persis anggaran yang dialokasikan untuk kunjungan itu, termasuk jumlah anggota dewan yang berangkat. Yang pasti kegiatan itu memang merupakan bagian dari program kerja DPRD pada tahun ini.

"Itu sudah dianggarkan. Jadi memang programnya ada. Tapi kalau kunjungan seperti itu, anggarannya itu sudah sesuai plafon yang ditentukan," tambah Yuliadi

Sementara, Kepala Bagian Persidangan Kesekretariatan Dewan Purwana Ansyori menyatakan seluruh komisi di DPRD DKI melakukan kujungan kerja ke sejumlah daerah.

Selain Komisi C dan D, 3 komisi lainnya juga melakukan kunker ke sejumlah wilayah. Seperti Komisi A ke Sulawesi Selatan terkait peningkatan pelayanan masyarakat dan ketertiban umum dan Komisi B melakukan kunker ke Kota Bogor untuk meninjau Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan di Kota Bogor.

"Komisi D itu ke Dinas PU di Bali. Komisi E, sebenarnya tadi mau ke Palembang tapi jadinya ke Bali untuk meninjau masalah pengelolaan pendidikan, olahraga, hingga kesehatan," kata Purwana.

Purwana mengatakan semua lokasi kunjungan kerja tersebut diputuskan oleh pimpinan masing-masing komisi. Meskipun, DKI Jakarta dinilai sebagai provinsi yang seharusnya lebih baik dari provinsi lain, Purwana mengatakan kunjungan kerja tetap harus dilakukan. (Ado/Ron)