Hamdhani Nasdem: Kabut Asap merupakan Force Majeur

Liputan6.com, Jakarta - Bencana kabut asap akibat terbakarnya lahan dan hutan di beberapa daerah, merupakan force majeur atau kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak terduga.

"Tidak ada unsur kesengajaan dari negara maupun masyarakat kami untuk membakar lahan, ini merupakan force majeur," ujar Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hamdhani dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (10/9/2015).

Anggota Delegasi Parlemen Indonesia dari Fraksi Nasdem ini memastikan, kabut asap ini terjadi akibat musim kemarau yang sangat panas di wilayah RI.

"Kami di DPR sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi masalah asap, yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Terutama di titik-titik yang paling tinggi di Jambi, Riau serta Kalimantan," jelas dia.

Di Kalimantan, kata Hamdani, banyak titik api sekarang ini. Pada musim kemarau ini, di Kalimantan dan beberapa daerah lain banyak titik api. Sehingga menimbulkan kebakaran lahan gambut, hingga mencapai kedalaman 30 cm, akibatnya api sulit dipadamkan.

"Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Dari kami sudah melakukan tindakan yang sangat delegatif untuk menangani kebakaran ini," tandas dia.

Hamdhani menyatakan, sebenarnya pemerintah bisa saja menandatangani agreement terkait kabut asap ini. Namun, perlu dilakukan pembicaraan dengan beberapa kementerian terkait. Karena masalah ini melibatkan beberapa kementerian.

"Pemerintah kita menjaga agar hal ini tidak terulang lagi, tapi hal ini setiap musim kemarau di September hingga Desember sangat panas sekali di Indonesia. Kami parlemen akan membicarakan masalah ini lebih lanjut," imbuh politikus asal dapil Kalimantan Tengah ini.

Melalui Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Kualalumpur, Malaysia, pada Selasa 8 September lalu, Hamdhani mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Malaysia dan Singapura yang terkena imbas kabut asap dari Indonesia.

"Pemerintah kami sudah menginstruksikan kepada kementerian dan pemerintah di daerah untuk mengantisipasi situasi ini, dan melakukan tindakan semaksimal mungkin terhadap masalah asap ini," pungkas Hamdani. (Rmn)