Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Hanura menilai usulan kenaikan gaji presiden bukanlah hal yang mendesak. Kondisi ekonomi Indonesia sedang melemah.
Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani memandang usulan kenaikan gaji presiden yang digaungkan Fraksi PDI Perjuangan ini bisa menimbulkan kegaduhan politik.
"Bagi Hanura, secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini sehingga lebih baik memaksimalkan tunjangan yang memang sudah ada saja," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
"Apabila sikap seperti ini terus dibiarkan, tentu ke depan akan susah memunculkan situasi yang kondusif, karena kegaduhan yang diciptakan sendiri," sambung dia.
Anggota Komisi V DPR itupun mengaku heran kenaikan tunjangan bagi anggota dewan ditolak, namun mengusulkan kenaikan gaji presiden.
‎"Apabila kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal dan layak untuk dinaikkan gajinya?" tanya Miryam.
Menurut dia, konsisten bersikap itu penting dalam berpolitik agar tidak bertentangan dengan cita-cita yang dibangun selama ini. Apalagi, cita-cita tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Jadi, konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik bagi masyarakat luas," tandas Ketua Srikandi Hanura tersebut.
Presiden Mengkritik
Presiden Jokowi malah mengkritik usulan itu. Menurut dia, usulan tersebut tidak pantas disampaikan ke publik dalam situasi perekonomi yang melambat seperti sekarang.
"Jangan‎ aneh-aneh lah, ekonomi melambat kayak gini. Urusan gaji, urusan tunjangan, malu," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 September 2015.
Mantan Gubernur DKI tersebut mengaku tidak mengetahui adanya usulan kenaikan gaji presiden dan wakil presiden. Dia kemudian mempertanyakan asal-muasal usulan kenaikan gaji. "Saya tanya, itu usulannya dari mana?" kata Jokowi. (Bob/Mut)
Kenaikan Gaji Presiden Dinilai Bisa Timbulkan Kegaduhan Politik
Sebab, perekonomian Indonesia sedang lemah.
diperbarui 18 Sep 2015, 14:56 WIBDiterbitkan 18 Sep 2015, 14:56 WIB
Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait kecelakaan Pesawat Trigana di Papua, Jakarta, Senin (17/8/2015). Presiden telah menugaskan tim taktis untuk mengevakuasi Pesawat Trigana Air yang jatuh. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Jika Punya Keinginan Mustahil, Lakukan Amalan ini Dijamin Berhasil Kata UAH
Berebut Suara Gen Z di Jakarta, Ini Janji Politik Ridwan Kamil dan Pramono Anung
5 Transfer Paling Bapuk Real Madrid Sepanjang Sejarah: Eks Bintang Liga Inggris Masuk Daftar
Janji Putri Jenderal Karyoto, Siap Perjuangkan Insentif Guru Ngaji di Pilkada Garut 2024
Hasil Piala Kapolri 2024: Putri Kalsel Lolos ke Semifinal
Gempa Hari Ini Minggu 6 Oktober 2024 Guncang Bogor hingga Jayapura Papua
Puas Debat hingga Didoakan Jadi Presiden, Pramono-Rano Yakin Elektabilitas Naik
Hasil LaLiga Alaves vs Barcelona: Robert Lewandowski Hattrick, Azulgrana Jauhi Real Madrid
Di Kutai Timur, Diskominfo Kaltim Latih Warga Desa Gunakan Kanal Aduan SP4N-LAPOR!
Banjir Mulai Mengancam Rohil, Drainase dan Pintu Air Bermasalah
Jelang Setahun Agresi Kejam Israel di Palestina, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Seantero Eropa
Debat Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Malah Doakan Pramono Anung Jadi Presiden RI