Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Hanura menilai usulan kenaikan gaji presiden bukanlah hal yang mendesak. Kondisi ekonomi Indonesia sedang melemah.
Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani memandang usulan kenaikan gaji presiden yang digaungkan Fraksi PDI Perjuangan ini bisa menimbulkan kegaduhan politik.
"Bagi Hanura, secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini sehingga lebih baik memaksimalkan tunjangan yang memang sudah ada saja," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
"Apabila sikap seperti ini terus dibiarkan, tentu ke depan akan susah memunculkan situasi yang kondusif, karena kegaduhan yang diciptakan sendiri," sambung dia.
Anggota Komisi V DPR itupun mengaku heran kenaikan tunjangan bagi anggota dewan ditolak, namun mengusulkan kenaikan gaji presiden.
‎"Apabila kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal dan layak untuk dinaikkan gajinya?" tanya Miryam.
Menurut dia, konsisten bersikap itu penting dalam berpolitik agar tidak bertentangan dengan cita-cita yang dibangun selama ini. Apalagi, cita-cita tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Jadi, konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik bagi masyarakat luas," tandas Ketua Srikandi Hanura tersebut.
Presiden Mengkritik
Presiden Jokowi malah mengkritik usulan itu. Menurut dia, usulan tersebut tidak pantas disampaikan ke publik dalam situasi perekonomi yang melambat seperti sekarang.
"Jangan‎ aneh-aneh lah, ekonomi melambat kayak gini. Urusan gaji, urusan tunjangan, malu," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 September 2015.
Mantan Gubernur DKI tersebut mengaku tidak mengetahui adanya usulan kenaikan gaji presiden dan wakil presiden. Dia kemudian mempertanyakan asal-muasal usulan kenaikan gaji. "Saya tanya, itu usulannya dari mana?" kata Jokowi. (Bob/Mut)
Kenaikan Gaji Presiden Dinilai Bisa Timbulkan Kegaduhan Politik
Sebab, perekonomian Indonesia sedang lemah.
Diperbarui 18 Sep 2015, 14:56 WIBDiterbitkan 18 Sep 2015, 14:56 WIB
Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait kecelakaan Pesawat Trigana di Papua, Jakarta, Senin (17/8/2015). Presiden telah menugaskan tim taktis untuk mengevakuasi Pesawat Trigana Air yang jatuh. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya
Advertisement
Live Streaming
Powered by
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Trik Dapat Order Grab, Begini Panduan Lengkapnya untuk Driver
Shalat Idul Adha Dilaksanakan pada Pagi Hari Tanggal Berapa?
Hasil Lawatan Prabowo ke Negara Timur Tengah dan Turkiye
5 Fakta Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Dokter Kandungan di Garut
165 Kata-Kata Doa dan Harapan untuk Orang Sakit, Penuh Semangat dan Ketulusan
7 Cara Tetap Mendapatkan Informasi Tanpa Korbankan Kesehatan Mentalmu
Katy Perry Beri Penghormatan Manis untuk Putrinya Saat Berwisata ke Luar Angkasa
Inggris Bekukan Kripto Rp120 Miliar demi Lawan Kejahatan Keuangan
Panduan Waktu Sholat Samarinda Hari Ini April 2025, Jangan Sampai Terlewat
Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Masih Tinggi, Ini Penyebabnya
Pajak Jual Beli Tanah: Panduan Lengkap untuk Penjual dan Pembeli
Film Jumbo Raup Pendapatan Rp 134 Miliar, Jadi Animasi Terlaris se-Asia Tenggara