Pasca-Tragedi Salim Kancil, Gus Ipul Akan Dengar Aspirasi Warga

Liputan6.com, Jakarta - Tragedi terbunuhnya aktivis antitambang Lumajang Jawa Timur, Salim Kancil membuka mata banyak pihak tentang suara masyarakat sekitar tambang yang tidak didengar. Pemprov Jawa Timur pun berjanji menyiapkan mekanisme pengaduan dan siap menyerap aspirasi masyarakat sekitar tambang.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Syafullah Yusuf mengakui sudah saatnya pemerintah mendengar keluhan sekecil apapun dari masyarakat dengan adanya kasus di Lumajang.
 
"Saya nanti akan meminta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Jawa Timur agar membuka website pengaduan masyarakat. Kami siap dan wajib mendengar aspirasi mereka," kata pria yang karib disapa Gus Ipul ini saat menjenguk aktivis antitambang, Tosan di RS Syaiful Anwar Malang, Selasa 6 Oktober 2015.
 
Dia juga meminta masyarakat sekitar tambang tak ragu lagi untuk memberi masukan ke aparat dan pemerintah. Dia pun menyarankan pada pegiat antitambang untuk membentuk asosiasi tersendiri yang fokus pada isu tambang. Sehingga aspirasi mereka juga bisa dimasukkan melalui kanal lainnya.
 
"Mungkin para aktivis lembaga swadaya masyarakat itu bisa membentuk asosiasi semacam penambangan watch. Suara mereka harus lebih nyaring terdengar, khususnya oleh pemerintah. Sehingga kami yang di provinsi ini tak keliru dalam mengambil keputusan," ucap Gus Ipul.

Dia menyebut tragedi yang mengakibatkan tewasnya Salim alias Kancil dan membuat Tosan luka parah merupakan sebuah upaya warga menyuarakan aspirasi mereka. Aktivis antitambang Lumajang ini sudah menempuh berbagai proses, mulai dari lapor ke polisi hingga bertemu dengan Bupati Lumajang, As’at Malik.
 
"Salim Kancil dan Tosan itu kan mau unjuk rasa dan sudah mengajukan izin, sebelumnya juga sudah menemui bupati dan lapor ke beberapa instansi lainnya. Sayangnya saat itu kurang didengar publik secara luas," ungkap Gus Ipul.

Pemprov Jawa Timur tengah mengevaluasi izin penambangan dari 900 perusahaan tambang di Jawa Timur. Jika dalam proses itu terbukti ada yang tak mampu memenuhi syarat, Pemprov tidak akan segan mencabut izin penambangannya. (Bob/Ron)